Ternyata Masih Ada Honorer Tak Masuk Data BKN, Padahal Sudah 20 Tahun Mengabdi

Ketua Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia, Sepri Latifan mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB) sebagai regulator untuk menyelesaikan masalah non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer yang saat ini masih banyak yang belum masuk database Badan Kepegawain Negara (BKN).

Perlu diketahui, sebelumnya BKN menegaskan tidak ada pendataan ulang tenaga honorer tahun 2024, lantaran pendataan telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 lalu.

"Yang menjadi pernyataan, Kementerian PAN-RB sebagai regulator dalam penyelesaian masalah non-ASN itu memprioritaskan tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN. Lalu bagaimana nasib teman-teman kita yang tidak masuk dalam database," kata Sepri dalam RDPU tenaga Honorer dengan Komisi II, Jakarta, Rabu (19/6). 

Sepri menyebut, masih banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi hingga 20 tahun, namun datanya belum masuk ke dalam database milik BKN. Menurutnya tidak bijak jika Kementetian PAN-RB hanya memprioritaskan data dari database saja. 

"Padahal kalau kita melihat dari waktu lama pengabdian teman-teman yang tidak masuk database BKN itu ada yang sudah mengabdi belasan atau bahkan 20 tahun. Sepertinya tidak bijak apabila Pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB hanya memprioritaskan dalam database BKN" jelas dia.

Selain itu, dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana pada UU tersebut terdapat penyelesaian terkait penataan masalah tenaga honorer yang ditargetkan rampung pada Desember 2024 mendatang.

Kendati begitu, hingga pertengahan tahun 2024 ini, Sepri bilang masih belum terlihat keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer.

"Tapi sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2024, kita masih belum melihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam penyelesaian masalah tenaga non ASN. Masih ada jutaan pegawai non-ASN yang nasibnya belum jelas,"tutup dia.