Transaksi elektronik dorong efisiensi ekonomi & tahan laju inflasi

Keberadaan para pengguna transaksi elektronik juga mempercepat pembentukan komunitas non-tunai (cashless society) yang bisa mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat.

2017-05-05 22:00:00

Pemerintah Jokowi-JK tengah menggenjot transaksi elektronik di segala bidang dalam rangka mewujudkan cashless society yang menekan peredaran uang tunai. Kebijakan ini dianggap bisa mendorong efisiensi ekonomi sekaligus menahan inflasi.

Ekonom Universitas Padjadjaran, Kodrat Wibowo mengatakan, penggunaan transaksi elektronik di Indonesia harus terus didukung secara positif. Menurutnya, sistem elektronik sangat menghemat waktu yang ujungnya berdampak pada efisiensi ekonomi. "Keuntungan yang paling terasa adalah efisiensi waktu dan fisik," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta.

Efisiensi tersebut berupa pemangkasan waktu transaksi oleh masyarakat, sehingga mempercepat pelayanan dan penghematan waktu. Keberadaan para pengguna transaksi elektronik juga mempercepat pembentukan komunitas non-tunai (cashless society) yang bisa mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat.

Kodrat mengatakan, semakin sedikitnya uang beredar secara tidak langsung akan memengaruhi inflasi. Sebab, salah satu penyebab kenaikan inflasi adalah tingginya peredaran uang. "Kalau dia tidak pegang uang tentu keinginan membelanjakan uang lebih kecil ketimbang terbiasa menyimpan uang dalam bentuk tunai," ujar Kodrat.

Data Bank Indonesia mencatat dalam tiga tahun terakhir transaksi elektronik melonjak tajam. Pada 2016, transaksi elektronik tercatat 683,13 juta transaksi dengan nilai Rp 7,06 triliun. Jumlah tersebut naik tajam dibandingkan 2015 sebanyak 535,58 juta transaksi senilai Rp 5,28 triliun dan tahun 2014 sebanyak 203,37 juta transaksi senilai Rp 3,32 triliun.

Sebaliknya, inflasi dalam tiga tahun terakhir terus turun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Indonesia pada 2016 tercatat 3,02 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dan 2014 sebesar 3,35 persen dan 8,36 persen.

Kodrat menjelaskan, perusahaan seperti PT GO-JEK Indonesia yang membuka layanan GO-PAY patut diapresiasi. Hal itu karena perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut ikut menyukseskan program cashless society yang terus didorong pemerintah. "Kalau perlu lembaga pemerintah meniru, sebab bisa meminimalisir penyelewengan karena semua tercatat jelas," kata dia.

Sebelumnya, GO-JEK melalui layanan GO-PAY menyediakan fitur baru berupa layanan transfer saldo dan penarikan uang tunai. CEO dan Founder GO-JEK Indonesia, Nadiem Makarim mengatakan, fitur baru itu juga membuktikan komitmen GO-JEK dalam mendukung program inklusi keuangan.

"Kami percaya dengan solusi keuangan digital seperti GO-PAY, akan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan," kata Nadiem.

Fitur-fitur baru GO-PAY adalah transfer saldo antar pengguna GO-PAY menggunakan QR code atau nomer ponsel tanpa biaya, melihat riwayat transaksi untuk memudahkan pengecekan, dan tarik tunai saldo GO-PAY melalui berbagai bank dalam waktu 1x24 jam hari kerja. Fitur baru ini sudah bisa dinikmati seluruh pengguna GO-PAY di 25 kota di Indonesia.

"Guna membantu pengguna semakin mudah memanfaatkan GO-PAY, top-up juga bisa dilakukan melalui mitra driver GO-JEK," ucap Nadiem.

Baca juga:
Ini cara Mendag Enggartiasto jaga inflasi dan stok pangan
Darmin sebut inflasi April 0,09 persen masih terkendali
Sri Mulyani khawatir deflasi pangan memperbesar kesenjangan ekonomi
BPS catat inflasi April capai 0,09 persen
Hingga Juni 2017, harga BBM dan elpiji subsidi dipastikan tak naik

(mdk/idr)