Upaya Pemerintah Selamatkan Indonesia Dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan Covid-19 terjadi saat ini.

2020-06-02 16:25:06

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan Covid-19 terjadi saat ini.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius. Sebab, wabah ini telah mengganggu seluruh sektor baik kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan dunia usaha.

Dia menjelaskan ada beberapa langkah-langkah sudah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak pada ketiga sektor tersebut. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan RS darurat hingga mengupayakan RS rujukan untuk pasien Covid-19.

Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi.

Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya.

"Kita juga tidak menginginkan gangguan sosial ekonomi itu beranjak kepada dunia usaha akan sektor keuangan maka pemerintah menyediakan bantalan-bantalan termasuk yang sekarang lagi difinalkan disebut dengan program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (2/6).

Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI dengan OJK dengan perbankan nasional, untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor riil tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi.

"Jadi sisi revenuenya mereka terganggu. Jangan sampai PHK secara besar-besaran kalau bisa seperti itu ini yang kita desain dengan berbagai skemanya," kata dia.

Berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurangan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi disektor keuangan.

"Pemerintah dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan. Ketika corona berhenti proses recoverynya bisa berjalan dengan baik. Proses recovery itu mungkin akan di Kuartal III Kuartal IV dan mungkin masih tersisa di Kuartal I, II, III tahun depan," tandas dia.

Anies: Semula Ini Krisis Kesehatan, Kini Terasa Sebagai Krisis Ekonomi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dampak ekonomi dari wabah virus Corona (Covid-19) mulai terasa di pemerintahannya. Padahal saat ini, Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabah melandai dengan berbagai upaya termasuk pembatasan kegiatan secara bersama-sama di semua bidang.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (30/5).

"Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," tambahnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabarkan, pendapatan pajak Jakarta turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 persen. Anggaran Jakarta turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, atau tinggal 53 persen.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," ujarnya.

Konsekuensinya, Anies mengungkapkan, keputusan relokasi anggaran harus diambil, karena dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan relokasi, pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

"Semua harus mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Itu konsekuensinya, karena tidak ada pilihan," terangnya.

(mdk/bim)