Usulan tax amnesty dinilai punya banyak kepentingan
Pengampunan pajak dinilai sebagai ide netral untuk mendorong sisi penerimaan negara.
Setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide tax amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai dinamika pengampunan pajak memang tidak mudah. Ada banyak kepentingan yang bermain di balik penerapan kebijakan itu.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Kenapa Kerajaan Pajajaran runtuh? Akibatnya era kepemimpinan setelah Ratu Sakti, simpul kekuatan Pajajarah mulai lemah terlebih maraknya upaya serangan dari Kesultanan Banten. Benteng dan Parit Super Kokoh Pajajaran Dibangun Prabu Siliwangi Saat raja Prabu Siliwangi memimpin, modernisasi mulai digiatkan untuk keutuhan keraton.
Namun, pemerintah menegaskan pengampunan pajak bukan untuk memfasilitasi para koruptor. Tetapi, pengampunan pajak dinilai sebagai ide netral untuk mendorong sisi penerimaan negara.
"Saya paham dinamika tax amnesty ini tidak mudah. Banyak kelompok kepentingan. Maka advokasi minimal yakni bukan karpet merah untuk koruptor, ini berhasil," kata Pras di Jakarta, Minggu (17/1).
Pras menegaskan, pemerintah setidaknya menginginkan tambahan penerimaan, repatriasi modal, dan integrasi informal sektor ke sistem perekonomian formal. Faktor kunci keberhasilan tax amnesty, kata Pras, ada pada administrasi yang baik, data yang akurat, kepemimpinan politik yang kuat dan kredibel.
"Tujuan lain yang sebenarnya momentumnya tepat adalah persiapan ke sistem perpajakan baru, karena akan ada revisi UU KUP dan UU Perpajakan lain," jelas dia.
Untuk itu, Pras menilai tax amnesty tidak boleh diletakkan terpisah dan berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proyek reformasi struktural yang komprehensif.
Meski sudah ada perbaikan, RUU Tax Amnesty masih ada beberapa hal yang perlu dikritisi karena berpotensi merugikan negara dan tak akan optimal.
"Harus diakui penerimaan pajak kita belum optimal, bahkan tax ratio mengalami stagnasi. Padahal kebutuhan revenue urgen. Jumlah wajib pajak dan kepatuhan pajak masih rendah. Ini mendesak selesaikan SIN (single identification number)," kata dia.
Selain itu, Indonesia juga menjadi negara nomor urut 9 yang warganya menyimpan dana di negara-negara tax heaven dan nomor urut 7 aliran uang haram. Porsi sektor informal yang masih tinggi, lanjut Pras, perlu diintegrasikan ke sektor formal supaya basis pajak meningkat.
"Maka merancang tax amnesty yang bagus agar optimal bagi negara mutlak. Dalam konteks inilah kami melakukan advokasi dengan gigih, agar maslahat buat kita," imbuh dia.
Pras menganalogikan tax amnesty yang tak disiapkan dengan baik seperti ember kecil yang tak mampu menampung air. "Jadi mubazir," pungkas dia.
(mdk/sau)