UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Kemudahan Ekonomi Digital
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu kemudahan atau kebijakan yang dimaksud yakni dalam hal pengembangan ekonomi digital. Di mana, kondisi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah membangun infrastruktur digital secara masif tanpa persiapan.
Pemerintah Jokowi-Ma'ruf mengklaim kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini sudah lebih mudah. Hal itu tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu kemudahan atau kebijakan yang dimaksud yakni dalam hal pengembangan ekonomi digital. Di mana, kondisi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah membangun infrastruktur digital secara masif tanpa persiapan.
-
Bagaimana cara Indonesia dan Singapura meningkatkan kerja sama ekonomi digital? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Mengapa pelaku usaha di Indonesia menganggap transformasi digital penting? Para pelaku bisnis di Indonesia menyadari pentingnya melakukan transformasi digital. Demi memenuhi kebutuhan mereka sebagai pengusaha sekaligus menyajikan solusi bagi masyarakat, pengembangan teknologi dan pengembangan inovasi dinilai sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.
-
Bagaimana menurut Menkominfo Budi Arie, revisi UU ITE jilid II dapat menjaga ruang digital di Indonesia? Yang pasti kan pemerintah ingin menjaga ruang digital kita lebih kondusif dan lebih berbudaya.
-
Kapan Ririn Ekawati merayakan bisnis barunya? Bisnis baru ini adalah hadiah terbaik untuk Ririn yang baru saja berulang tahun.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa yang menyatakan pentingnya akses dan literasi digital dalam memberdayakan bisnis perempuan? Menteri Penasihat Pembangunan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, Amanda McLoughlin, mengatakan bahwa Program Akses Digital Pemerintah Inggris mengakui adanya peran penting dari segi akses dan literasi digital dalam memberdayakan bisnis yang dimiliki oleh perempuan.
Selain infrastruktur, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai penting. Sebab, semua bisa terwujud dengan dukungan regulasi yang simpel dan mudah.
"Ini semua tidak mungkin terjadi apabila policy regulasi masih ruwet. Makanya, kita sebut Omnibus Law Cipta Kerja untuk unleash potential tadi. Begitu infrastruktur dibuat, SDM ditingkatkan, regulasi dan birokrasi juga harus di simplified," ujarnya dalam acara Indonesia Fintech Summit, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11).
Untuk mewujudkan potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, perbaikan regulasi sangat diperlukan. Utamanya adalah regulasi untuk mengatur dan melindungi data masyarakat.
"Kita perlu perbaiki regulasi termasuk security dan pengamanan data termasuk perlindungan konsumen. Ini penting, kalau tidak, kita buat digital economy tapi banyak yang jadi korban karena tidak ada regulasi proteksi jaga data mereka," kata dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia ke depan akan tumbuh besar. Bahkan, dalam laporan Temasek, ekonomi digital di Tanah Air akan berkembang pesat pada 2025 dari berbagai sektor.
Di bidang internet, ekonomi digital RI diprediksi naik lebih dari tiga kali lipat yakni dari USD 40 miliar menjadi USD 133 miliar. Kemudian, melalui e-commerce naik empat kali lipat dari USD 20 miliar ke USD 82 miliar.
Sementara untuk online traveling naik 2,5 kali lipat dari USD 10 miliar menjadi USD 25 miliar. Lalu dari media berpotensi naik dari USD 3,5 miliar menjadi USD 9 miliar dan melalui ride hailing dari USD 5,7 miliar ke USD 18 miliar.
"Artinya indonesia sangat memiliki potensi luar biasa dalam bidang ekonomi digital," ucapnya.
Baca juga:
Kementerian LHK Siapkan 3 Rancangan PP Turunan UU Cipta Kerja
Jokowi: UU Cipta Kerja Mempercepat Industrialisasi di dalam Negeri
Mengais Rezeki di Antara Aksi Unjuk Rasa
Aksi Lilin Tolak Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ratusan Buruh Kembali Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda
Menteri Sofyan Sebut Bank Tanah Terbentuk 2 Bulan Usai PP Diterbitkan