Wapres JK Beri Sinyal BPJS Kesehatan Wajib Naikkan Besaran Iuran
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia harus melakukan beberapa penyesuaian, di antaranya adalah besaran premi atau iuran yang harus dibayar. Menurutnya, iuran BPJS termasuk yang paling murah di dunia.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia harus melakukan beberapa penyesuaian, di antaranya adalah besaran premi atau iuran yang harus dibayar. Menurutnya, iuran BPJS termasuk yang paling murah di dunia.
"Di Vietnam saja preminya Rp 60.000, BPJS Rp 32.000," kata Wapres JK dalam sebuah seminar bertajuk Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional, di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Oleh sebab itu, Wapres JK mengatakan harus ada penyesuaian besaran premi BPJS. Angkanya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini termasuk mempertimbangkan inflasi. "Iurannya harus disesuaikan dengan kondisi real yang ada, bukan hanya Rp 32.000 per bulan," ujarnya.
Dia mengungkapkan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan terbesar di dunia. Dengan jumlah anggota lebih dari 215 juta orang. Bahkan lebih besar dari lembaga asurani di Amerika Serikat yaitu Obama Care yang hanya mampu merekrut 25 juta anggota.
"Kita salah satu lembaga asuransi kesehatan mungkin yang terbesar di dunia dengan sekarang ini laporan BPJS sudah 215 juta anggotannya. Obama Care hanya 25 juta. Sudah dibubarin oleh Trump (Presiden AS)," ujarnya.
Oleh karena itu dampak-dampak negatif terhadap BPJS Kesehatan harus segera diatasi. Seperti diketahui BPJS Kesehatan saat ini tengah mengalami defisit. Angka defisitnya sangat besar yaitu Rp 16,5 Trililun dan dipastikan angka tersebut masih akan terus bertambah.
"Saya minggu lalu bicara dengan Ketua Muhammadiyah, dia mengeluh bahwa RS Muhammadiyah masih punya piutang lebih dari Rp 300 miliar ke BPJS. Saya bicara dengan staff PMI, berapa total piutang darah? Lebih dari Rp 150 miliar," ujarnya.
Selain dari sisi besaran iuran, Wapres JK berharap ada perbaikan dari operasionalnya. Pihak Rumah Sakit diharapkan tidak bermain curang. Misalnya pasien yang seharusnya dirawat hanya 2 hari menjadi 4 hari agar pembayarannya bertambah.
"Macam-macam lah cara demikian itu (Saya tahu) dari teman-teman yang ada di bisnis itu. Maka kemudian semua akibatnya, dasar-dasar perhitungan teoritis jadi kabur" ujarnya.
Dia menegaskan BPJS Kesehatan harus segera diperbaikan agar tidak seperti negara Yunani yang menjadi bangkrut. "Itu semua menjadi efek negatif yang harus kita perbaiki. Kalau gak diperbaiki bisa terjadi kayak Yunani kita ini. Dimana asuransi kesehatan dia menjadi salah satu andil Yunani bangkrut dari sisi keuangan," tutupnya.
Baca juga:
Ombudsman Aceh Nilai Perpres Jaminan Kesehatan Diskriminatif
10 Deretan Janji Perbaikan Ekonomi RI di Pidato Kebangsaan Prabowo
Prabowo Kritik Keras Pemerintah, Soal BUMN Sampai BPJS
2 Rumah Sakit di Tangsel Belum Penuhi Syarat Kerja Sama dengan BPJS
Lima Bulan, Tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Garut Capai Rp 40 Miliar