Wapres JK ingatkan BPJS Kesehatan lakukan efisiensi agar tak bangkrut
Efisiensi tersebut menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu dengan memberikan pelayanan yang tepat, namun tidak mengurangi. Dia juga meminta agar BPJS Kesehatan menjamin pengawasan di setiap rumah sakit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan membantu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Defisit ini akan ditutup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya itu, pemerintah juga meminta BPJS melakukan efisiensi untuk mengatasi defisit.
Efisiensi tersebut menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu dengan memberikan pelayanan yang tepat, namun tidak mengurangi. Dia juga meminta agar BPJS Kesehatan menjamin pengawasan di setiap rumah sakit.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Jadi harus dikontrol juga rumah sakit yang menyelenggarakan itu dan pengawasannya lebih baik lagi. Jangan ada orang yang tiap hari pergi fisioterapi, contohnya, atau pun bakti sosial kemudian masuk BPJS, kalau baksos ya baksos," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (7/8).
Dia menjelaskan terjadinya defisit lantaran selama empat tahun ini BPJS Kesehatan sudah memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah kata JK selalu menjaga tarif agar terjangkau oleh masyarakat.
Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dalam mengatasi defisit keuangan, perlu ada batasan terkait jenis pendanaan atau jaminan yang menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya agar BPJS tidak terlalu terbebani secara keuangan.
Penerima manfaat pun, menurutnya, juga mesti diseleksi agar program-program BPJS betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. "Mesti ada batasan koridor yang jelas. Jangan misalnya orang yang mampu masih dihitung kan," tegasnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/8).
Dia menambahkan pemerintah pasti akan memberikan dana talangan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjelaskan, saat ini besaran dana talangan yang akan diberikan sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.
Baca juga:
Cegah bangkrut, BPJS Kesehatan diminta evaluasi jenis jaminan dan penerima manfaat
Inilah cara dapatkan jaminan BPJS bagi bayi baru lahir
Ketua DPR minta Kemenkes dan Kemenkeu atasi persoalan di BPJS Kesehatan
Misbakhun tolak rencana penggunaan DBH cukai tembakau untuk tambal program JKN
Tak hanya tingkatkan kemiskinan, rokok juga timbulkan masalah pada BPJS Kesehatan
BPJS tidak lagi menjamin obat kanker trastuzumab