Wapres JK: IPO BUMN tergantung situasi, harga bisa jatuh
JK menyerahkan sepenuhnya keputusan pelepasan saham perusahaan BUMN pada Menteri Rini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini SOemarno benar-benar membuktikan kata-katanya. Sudah satu semester berjalan tahun ini, tidak ada satu pun perusahaan BUMN yang melantai di bursa saham.
Kondisi ini jauh berbeda dibanding kepemimpinan Dahlan Iskan. Di era Dahlan, BUMN justru didorong melepas sahamnya ke publik melalui skema penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan BNI pertama kali melakukan IPO? Pada 1996 BNI untuk pertama kalinya menawarkan saham perdana kepada masyarakat atau IPO dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi santai absennya perusahaan BUMN di lantai bursa selama enam bulan ini. Menurut JK, melepas saham ke publik harus melihat kondisi dan perkembangan perekonomian.
"Ya IPO juga tergantung situasinya, IPO juga bisa harganya jatuh, saya belum tahu, pasti ada rencananya (IPO)," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
JK menyerahkan sepenuhnya keputusan pelepasan saham perusahaan BUMN pada Menteri Rini.
"Saya belum tahu, nanti tanya sama Ibu Rini (Soemarno)," ucap JK.
Tahun lalu hanya anak perusahaan BUMN yang maju ke lantai bursa yakni Wijaya Karya Beton (WTON) tahun 2014 dan anak usaha PT PP yakni PT PP Properti (PPRO) yang maju ke lantai bursa tahun ini.
Sebelumnya, di tahun pertama kepemimpinannya sebagai menteri BUMN, Rini Soemarno justru menutup rapat peluang bagi perusahaan BUMN melantai di bursa. Padahal, otoritas bursa tengah bersemangat mendorong agar perusahaan BUMN mencari pendanaan di bursa saham.
Rini menegaskan, tahun ini tidak ada agenda penawaran umum saham perdana (IPO) ke seluruh perusahaan BUMN. Dalam rencana Kementerian BUMN hanya ada penerbitan saham baru (right issue) untuk mendorong keuangan perusahaan BUMN.
"Yang kami rencanakan adalah rights issue (penerbitan saham baru) BUMN," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1).
Menurut dia, penerbitan saham baru (rights issue) lebih penting direalisasikan mengingat besarnya kebutuhan dana untuk ekspansi serta implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini.
"Oleh sebab itu, karena beberapa BUMN yang sudah Tbk, kalau mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), tentunya harus rights issue," jelas dia.
Baca juga:
Jadi bos RNI, Didik beri kebebasan beroperasi anak usaha
Pasok BBM, Pertamina manfaatkan kapal Pelni
Tiga bank BUMN bakal diguyur dana segar USD 3 miliar dari China
Tahun depan, Pindad produksi eskavator seharga Rp 1,4 miliar
Jadi tenaga pemasaran, Menteri Rini target jual 10 eskavator Pindad