Wapres JK minta BPKP tingkatkan pengawasan agar pertumbuhan ekonomi membaik
Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah selalu meningkat tetapi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap 10 tahun. BPKP diminta lebih efektif melakukan pengawasan pembangunan.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern nasional tahun 2018 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah selalu meningkat tetapi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.
Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap 10 tahun. Sekarang, kata dia, anggaran belanja kurang lebih Rp 2.200 triliun.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
"Jadi anggaran kita naik 100 persen setiap 10 tahun, tapi pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Wapres JK saat membuka rakor di kantor BPKP, Jakarta Timur, Selasa (17/7).
Oleh karena itu, Wapres JK berpesan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, BPKP juga harus lebih efektif melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Indonesia, katanya, memiliki lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, Kejaksaan, Polisi hingga KPK.
"Artinya bagaimana kita semua merencanakan dengan baik sekaligus mengawasinya sehingga anggaran belanja tumbuh dan efeknya juga ke pertumbuhan yang lebih tinggi kepada bangsa sehingga dapat betul-betul dinikmati dan berefek berkualitas ke masyarakat semua," papar Wapres JK.
"Dari segi pengawasan tidak kurang, namun perlu sinkronisasi. Oleh karena itulah, BPKP bermakna bahwa bukan hanya setelah kejadian baru diperiksa, tetapi sedang berjalan pembangunan pun dapat diperiksa," tambahnya.
Dia menjelaskan dengan kewenangan yang dimiliki BPKP seharusnya mampu untuk bisa mengoptimalkan pengawasan keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, dia juga meminta para lembaga-lembaga pengawasan dapat bekerja sama dengan baik serta saling berkoordinasi untuk mengawasi pembangunan.
"Sehingga itulah suatu bagian dari pada bagaimana kita semu tapi apabila karena itulah mungkin saya harapkan ada kerjasama yang baik dan sinkron. Antara BPK dengan BPKP," ungkap Wapres JK.
Baca juga:
BI prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 capai 5,2 persen
Pengenaan tarif impor tinggi produk RI ke AS guncang ekonomi daerah
AS-China perang dagang, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi hanya capai 3,1 persen
Apindo akui pengusaha kencangkan ikat pinggang di tengah pelemahan Rupiah
Gaji ke-13 dan Pemilu diyakini bawa pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 5 persen
Pacu pertumbuhan ekonomi, Kemenperin dorong pewujudan daya saing IKM
Menko Darmin proyeksi pertumbuhan kuartal II 2018 capai 5,3 persen