Wapres JK: Orang kampung tak ada listrik marah-marah
Listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama sebelum pangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, listrik menjadi konsumsi wajib dari berbagai kalangan masyarakat di Tanah Air.
"Kehidupan kita dan siapa saja, apakah itu pada hari ini pekerjaan kita di industri atau apapun tidak akan pernah lepas dari listrik. Kalau pulang kantor pasti cari colokan," kata JK di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (10/8).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
JK bercerita, beberapa puluh tahun lalu listrik belum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, listrik kini telah berubah menjadi kebutuhan utama sebelum pangan.
"Kalau dulu bicaranya sembako, listrik belum. Sekarang orang kampung tanpa listrik marah-marah. Listrik itu adalah kebutuhan pokok mendasar siapapun di dunia ini," tuturnya.
Dikatakan JK, Indonesia cukup beruntung memiliki keanekaragaman energi. Sayangnya, potensi tersebut belum mampu dioptimalkan dengan baik guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hal ini dibuktikan dari rasio elektrifikasi di Indonesia yang masih 88 persen.
"Kalau bicara fosil kita punya batubara yang melimpah, punya gas punya oil. Hampir semua renewable energy saya kira semua ada," kata dia.
"Tapi yang tercatat kenapa tingkat elektrifikasi dan konsumsi listrik kita terendah di ASEAN," pungkasnya.
Baca juga:
PGE berhasil tingkatkan kontribusi pasokan listrik nasional
Atasi krisis listrik, Kalteng butuh dana Rp 2 T hingga 2021
Bos PLN akui lebih sering diskusi dengan bawahan Sudirman Said
Bos PLN akui cari keuntungan biar bisa bangun proyek 35.000 MW
Jakarta terancam krisis listrik karena proyek reklamasi
Ini upaya pemerintah agar rakyat perbatasan dapat listrik
Sudirman Said blak-blakan 30 juta rakyat RI belum nikmati listrik