Wapres JK pimpin rapat dengan Bank Dunia soal ketimpangan ekonomi
Jusuf Kalla ingin dapat perbandingan ketimpangan ekonomi Indonesia dengan negara lain.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi tentang ketimpangan ekonomi dan kebijakan anggaran di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pimpinan rapat diserahkan ke Wapres JK lantaran Presiden Joko Widodo memantau proyek kreta bandara di Cengkareng.
"Hari ini kita mengundang untuk sharing information, saling mendengarkan karena seperti kita sadari semua tujuan kita adalah pembangunan yang adil dan merata. Pembangunan yang memberikan dampak yang luas. Pembangunan yg memberikan kesejahteraan agar negeri ini mempunyai persatuan yang bersama," kata JK membuka rapat, Senin (14/12).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Bank Dunia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan para kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kenapa kita mengundang World Bank untuk menjelaskan, data ini kita juga punya di BPS dan sebagainya namun kalau pihak ketiga yang lebih menjelaskan dari sisi perbandingan, kalau world bank lebih membandingkan pengalaman Indonesia, Malaysia, dengan India, dengan China di mana kita berada ini? Apa yg terjadi?" imbuh JK.
Dari rapat tersebut diharapkan ada solusi nyata untuk menekan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat Indonesia.
"Kemudian juga mengatasinya pengalaman negara lain bagaimana, kenapa kita membikin pertemuan untuk membandingkan masa lalu dengan negara di sekitar kita dan cara negara-negara lain mengatasinya sehingga kita bisa mengatasinya," ucap JK.
Baca juga:
Nilai tukar Rupiah ditutup merosot tajam ke Rp 14.123 per USD
Bank Dunia: Kebijakan pajak dan belanja tak bisa atasi kemiskinan
Jokowi targetkan kereta Bandara Soekarno-Hatta beroperasi awal 2017
Apindo: Indonesia akan jadi basis produksi di pasar bebas ASEAN
Berkaca kasus 'Papa Minta Saham', Susi khawatir namanya dicatut