Wapres JK sebut belum ada Menteri PU diciduk KPK
Wapres JK meminta pejabat tak takut membuat kebijakan berkaitan dengan program strategis.
Pemerintahan Jokowi-JK berambisi menggenjot pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pesan khusus pada pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wapres JK sapaan akrabnya, berpesan agar pejabat kementerian PU-Pera tidak khawatir mengimplementasikan proyek strategis. Tidak perlu takut dipidana karena pemerintah menjamin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Proyek Strategis Nasional. Di mana salah satu isinya pejabat tidak bisa dipidana jika menjalankan proyek strategis.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa? Keenam tersangka yakni: NSS dan ASP, selaku kuasa pengguna anggaran dan mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan; AAS dan HH sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK); RMY selaku Ketua Pokja Pengadaan Konstruksi 2017; serta AG, Direktur PT DYG selaku konsultan pekerjaan.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
Perpres tersebut dibuat untuk menggenjot program nasional seperti jalan tol dan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Pejabat yang menggenjot proyek tersebut tidak bisa dikriminalisasi dengan dugaan korupsi yang merugikan negara. Kerugian negara harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dulu.
"Saya tahu banyak juga yang ketakutan dan khawatir. Insya Allah kita tegaskan hadapi itu. Anda tidak boleh diperiksa kalau bikin kebijakan, tidak boleh hanya dasar laporan sementara BPK atau BPKP menjadi bagian merugikan negara. Harus ada klarifikasi dulu. Semua kita harus tertibkan sehingga jangan terlalu takut, mudah-mudahan kita di sini juga sesuaikan undang-undangnya yang benar," ujar dia dalam sambutannya dalam Rakor Percepatan Pembangunan di Kementerian PU-Pera, Jakarta, Jumat (4/9).
Setiap tahun, Kementerian PU-Pera menjadi salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Kondisi ini membuat pejabat di lingkungan kementerian khawatir dan takut. Namun JK yakin pejabat di Kementerian PU-Pera 'tetap aman' dari pidana. Apalagi selama ini terbukti tidak ada pejabat kementerian PU-Pera yang diciduk KPK.
"Aman karena belum ada menteri PU yang masuk KPK kan. Justru kadang-kadang juga membingungkan, yang kena yang Menteri Sosial, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan," kata dia.
JK yakin pejabat di Kementerian PU-Pera memiliki integritas tinggi untuk membantu pemerintah dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Menurut pengalaman JK, belum ada pejabat yang meminta syarat dalam pengerjaan proyek pembangunan.
"Mungkin karena dana besar makanya aman. karena itu dibagi sedikit-sedikit cukup. Kalau anggarannya kecil harus dibagi besar-besar. saya percaya Anda punya integritas, tahu lah integritas itu tetap harus dijaga," ucapnya.
Baca juga:
Tahun depan anggaran Kementerian PU-Pera diusulkan Rp 103,8 triliun
Tiap bulan Kementerian PU-Pera harus habiskan Rp 17,79 triliun
JK puji Kementerian PU-Pera walau anggaran baru terserap 33 persen
Penyerapan anggaran, Kementerian PU-Pera percepat lelang proyek
Ekonomi melemah, pemerintah komitmen bangun 1 juta rumah murah
Ada sejak 1950, proyek sejuta rumah murah mangkrak 6,5 dekade