YLKI: Hidup dari iuran pengusaha rendahkan martabat PLN
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengganti yakni pungutan ekspor seperti yang diterapkan di kelapa sawit. Nantinya, perusahaan batubara harus menyisihkan dana sekitar USD 2 hingga USD 3 per ton dari setiap penjualan. Dana ini akan diberikan ke PLN.
Pemerintah berencana mencabut aturan kewajiban penjualan batubara dalam negeri atau DMO (Domestic Market Obligation). Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai menjadi salah satu pihak yang terbebani karena di saat bersamaan pemerintah melarang kenaikan tarif listrik.
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengganti yakni pungutan ekspor seperti yang diterapkan di komoditas kelapa sawit. Nantinya, perusahaan batubara harus menyisihkan dana sekitar USD 2 hingga USD 3 per ton dari setiap penjualan. Dana ini akan diberikan kepada PLN dalam bentuk subsidi untuk menjaga neraca keuangan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Bagaimana cara PLTA Ketenger menghasilkan listrik? Air yang sudah tertampung di kolam selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.
Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan skema yang sedang disiapkan pemerintah tidak tepat. Dia menilai skema 'menghidupi' PLN dengan iuran pengusaha sawit tersebut malah melecehkan PLN.
"Bahwa formulasi yang digagas menko maritim yang menganalogikan dengan industri sawit, adalah formulasi yang tidak elegan, bahkan merendahkan martabat/derajat PT PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar di negeri ini," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (28/7).
"Bagaimana tidak merendahkan martabat dan derajat PT PLN, jika eksistensi dan cash flow PT PLN harus bergantung dari dana iuran atau saweran industri batubara," lanjut dia.
Oleh karena itulah, YLKI menolak rencana pencabutan aturan DMO untuk perusahaan setrum pelat merah tersebut. Rencana tersebut akan memberatkan PLN secara finansial.
"Jangan sampai formulasi ini endingnya memberatkan (membuat bleeding) finansial PT PLN, dan kemudian berdampak buruk pada pelayanan dan keandalan PT PLN kepada konsumen listrik," tegasnya.
Yang paling dicemaskan YLKI adalah kebijakan tersebut dapat mengerek naik tarif dasar listrik (TDL) yang selama ini dinikmati masyarakat. "YLKI mendesak agar Menko Maritim membatalkan wacana tersebut, demi kepentingan yang lebih besar dan lebih luas, yakni masyarakat/ konsumen listrik di Indonesia," tegas Tulus.
Baca juga:
YLKI: Pengaduan paling tinggi soal belanja online, perbankan nomor dua
Kaum dhuafa jadi korban penipuan travel umrah bisa dapat bantuan lewat advokasi ini
Persiapan mudik Lebaran, pemerintah diminta audit keandalan rest area
YLKI harap aksi mogok kerja pilot Garuda Indonesia tak rugikan konsumen
YLKI kritik produk pelumas RI tak dipasangi keterangan kualitas sesuai harga
YLKI harap fenomena ojek online tak bikin pemerintah ubah UU
YLKI : sistem ganjil genap di jalan tol harus didukung kesiapan angkutan umum