Heboh UNHCR Minta Pulau Kosong untuk Tampung Pengungsi Rohingya, Cek Faktanya
Beredar unggahan di media sosial mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang meminta pengungsi Rohingya diberi KTP Indonesia hingga pulau kosong
Simak penelusurannya
Heboh UNHCR Minta Pulau Kosong untuk Tampung Pengungsi Rohingya, Cek Faktanya
Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia menjadi polemik. Bahkan di beberapa wilayah di Aceh, kedatangan pengungsi tersebut ditolak oleh warga Aceh.
Ditengah polemik pengungsi Rohingya, beredar unggahan di media sosial mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang meminta pengungsi Rohingya diberi KTP Indonesia hingga pulau kosong untuk menampung mereka.
Berikut narasinya:
"Semoga rakyat rohingya bisa diterima masyarakat Indonesia dan pemerintah bisa berikan dia rumah, makan dan tempat tinggal dan buat KTP Indonesia.
mereka itu tamu setidaknya klo tidak mau bantu kasih satu pulau kosong untuk mereka tempati saja,"
Sebagai informasi, UNHCR singkatan dari United Nations High Commissioner of Refugees, merupakan organisasi bagian dari PBB yang berfokus pada perlindungan pengungsi.
Penelusuran
Setelah dilakukan penelusuran, UNHCR Indonesia melalui akun media sosial resminya, menegaskan jika pihaknya meminta pulau kosong hingga KTP untuk pengungsi Rohingya adalah tidak benar alias hoaks.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia," tulis akun @UNinIndonesia.
Semua informasi hanya bersumber dari akun media sosial UNHCR yang resmi.
Website: https://www.unhcr.org/id/
Twitter/X: @UNHCRIndo
Instagram: @UNHCRIndonesia
Facebook: UNHCR Indonesia
TikTok: @unhcrindonesia
Pemerintah Beri Bantuan Sementara untuk Pengungsi Rohingya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur tiba di Indonesia.
Namun, Jokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12).
Jokowi menuturkan pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.
Dia juga mengungkapkan adanya dugaan kuat keterlibatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik banyaknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.
Jokowi menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.
