Etnis Rohingya 'Serbu' Indonesia, Menlu ke UNHCR: Dugaan Kuat Ada Penyelundupan & Perdagangan Manusia
UNHCR mengatakan, lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023.
Aceh menjadi wilayah paling banyak didatangi Rohingya.
Etnis Rohingya 'Serbu' Indonesia, Menlu ke UNHCR: Dugaan Kuat Ada Penyelundupan & Perdagangan Manusia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi. Pertemuan keduanya untuk membahas isu etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya.
"Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia."
Kata Menlu dalam pernyataan pers secara daring, Rabu (13/12). Demikian dikutip dari Antara.
@merdeka.com
Selama pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut, Retno menyebut Grandi sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia.
Grandi berjanji bahwa UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut.
"Saya juga menyampaikan kepada UNHCR untuk terus mendesak negara pihak Konvensi Pengungsi segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia," kata Retno menegaskan.
Untuk diketahui, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia meningkat. UNHCR mengatakan, lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023, dengan setidaknya 300 orang tiba di Aceh pekan lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu menyatakan adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam peningkatan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia.
Meskipun bukan pihak Konvensi Pengungsi PBB, Republik Indonesia tetap membantu dan menampung sementara para pengungsi dengan alasan kemanusiaan.
Presiden Jokowi mengarahkan agar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
