Indonesia terus dorong proses repatriasi warga muslim Rohingya ke Myanmar

Merdeka.com - Indonesia bersama organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB bertekad untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses repatriasi warga Muslim Rohingya dari Bangladesh ke Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Indonesia bersama masyarakat internasional akan terus melakukan pengawasan agar MoU Myanmar dan Bangladesh untuk repatriasi terlaksana. Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Negara Bagian Rakhine," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, di sela-sela KTT Majelis Umum PBB, berdasarkan keterangan resmi diterima merdeka.com, Rabu (26/9).

Kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini juga menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Negara Bagian Rakhine. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Menlu Retno juha menyampaikan bahwa persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapinya.

"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," jelasnya Menlu Retno.

Menlu Retno menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif dan memungkinkan, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal.

Kedua, memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi kemunduran. Dalam hal ini konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan baik untuk keberhasilan proses repatriasi.

Ketiga, penciptaan kehidupan yang inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.

Pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat menteri. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Menteri Kantor Penasihat Negara Myanmar dan Menteri Hubungan Kerja Sama Internasional Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.