Mahathir: Najib harus disingkirkan agar Malaysia kembali demokratis
Merdeka.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan tidak akan membentuk partai baru setelah keluar dari Barisan Nasional (UMNO). Hal tersebut disampaikannya pada wartawan usai menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang Perdamaian dan Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (17/3).
"Saya tidak akan membuat partai baru. Meski saya keluar dari UMNO, tapi jiwa saya masih UMNO," katanya.
Pilihannya keluar partai karena dia menilai partai sudah tidak lagi berjalan sesuai garis perjuangan. Partai dinilainya lebih banyak bekerja untuk kepentingan Najib Razak.
-
Siapa pemimpin tertinggi di Malaysia? Kekuasaan tertinggi di negara Malaysia dipegang oleh seorang raja yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongkan, dipilih oleh 9 sultan melayu dan menjabat selama 5 tahun.
-
Mengapa Mahathir tidak hadir di pengadilan? Kabar mengenai kondisi kesehatan Mahathir muncul setelah ia tidak hadir dalam sidang pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik yang diajukan olehnya.
-
Bagaimana kondisi kesehatan Mahathir? Mahathir, yang kini berusia 99 tahun, telah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia selama lebih dari dua dekade dan memiliki riwayat masalah jantung, termasuk menjalani operasi bypass.
-
Apa bentuk pemerintahan Malaysia? Bentuk pemerintahan Malaysia adalah Monarki Parlementer. Di mana parlementer di bawah pemerintahan monarki.
-
Apa yang menyebabkan Mahathir sakit? Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, saat ini dirawat di rumah sakit akibat infeksi pernapasan.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
Mahatir Mohamad raih honoris causa dari UMY (c) 2016 merdeka.com/kresna
"Laporan tentang kejahatan Najib ini yang dihalangi, partai juga melindungi Najib. Karena itu ini sudah tidak sejalan sebagaimana mulanya. Saya memilih untuk berjuang diluar partai, tapi dengan semangat dan jiwa partai," tegasnya.
Dia mengaku menggagas petisi untuk menyingkirkan PM Najib Razak, sebab dengan cara itu demokrasi di Malaysia bisa kembali direbut.
"Kalau mau demokrasi ada lagi di Malaysia, Najib harus disingkirkan. Sebab di masa ini (rakyat Malaysia) tidak bersuara bebas mengkritik penguasa, menulis pun dibatasi. Karena itu saya ajak rakyat untuk menyingkirkan Najib," pungkasnya.
Media massa yang kritis pada Najib, the Malaysian Insider, baru saja tutup pekan ini. Media yang menulis dugaan korupsi Najib itu dibatasi aksesnya memperoleh pengiklan oleh pemerintah Negeri Jiran. Kelompok oposisi menyambut baik petisi Mahathir, lalu mengajaknya serius menggulingkan sang perdana menteri.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca SelengkapnyaMegawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru
Baca SelengkapnyaPermintaan Mahfud ini lantaran putusan MKMK hanya memecat Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Bukan dari hakim MK.
Baca SelengkapnyaTaufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.
Baca SelengkapnyaMahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta relawannya tidak takut menghadapi intimidasi dari lawan politik maupun aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaMenurut Megawati, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum Unjuk Kekuasaan.
Baca SelengkapnyaMegawati merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya