Pemerintah diminta lindungi TKW terancam hukuman mati di luar negeri
Merdeka.com - Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, mengapresiasi Kementerian Luar Negeri dalam membentuk kerjasama pelayanan buruh dengan pendekatan ramah.
"Saya merasa inisiatif dari Kemlu relatif dinamis, karena yang saya tahu mereka berusaha mencegah hukuman mati migran sejak dini. Kemlu melakukan pendekatan yang friendly kepada para buruh," ujar Yuni saat ditemui di Sari Pan Pasific, Kamis (15/12).
Meski demikian, Yuni mengungkapkan saat ini perhatian pemerintah terhadap penanganan tenaga kerja wanita (TKW) yang terancam hukuman mati masih belum maksimal. Pasalnya masih banyak TKW yang bakal menghadapi hukuman mati di negara orang.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Kenapa Kemnaker minta TKS optimalkan peran sebagai fasilitator? 'Secara khusus, saya meminta para TKS untuk mengoptimalkan peran sebagai fasilitator guna membantu TKM Pemula dalam menyusun dan menyempaikan laporan pertanggungjawaban bantuan usaha yang telah diterima. Peran TKS sangat penting untuk mendukung agar program TKM Pemula dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, ' ujar Titik Masudah.
-
Apa yang KTNA dukung? Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk.
-
Apa yang KPID DKI Jakarta lakukan untuk perempuan dan penyiaran digital? 'Sangat penting ya peran perempuan di dalam konteks penyiaran, karena kita tahu 56 persen penonton televisi adalah kaum perempuan. Dan kaum perempuan ini adalah juga yang menjaga tontonan yang pantas, atau layak untuk disaksikan oleh anak-anak,' ujar Nezar dalam acara Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran dengan deklarasi dan literasi di Jakarta, Selasa (5/12).
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
"Untuk periode ini, soal TKW yang dihukum mati tidak seperti pemerintahan dulu. Dulu, ada satgas yang dibentuk khusus untuk menangani pembebasan hukuman mati. Nah, hal itulah yang diharapkan keluarga migran sekarang," kata Yuni.
Oleh sebab itu, Yuni berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat lebih memperhatikan nasib para TKW yang terancam hukuman mati.
"Perlu ditelisik lebih jauh TKW yang menjadi korban kekerasan dari majikannya. Mereka melakukan kesalahan pasti karena ada sebab. Karenanya, ruang untuk mendapatkan akses keadilan yang lebih baik sangat diperlukan untuk membebaskan atau mengurangi hukuman TKW," pungkasnya. (mdk/che)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca SelengkapnyaPemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaTugas Kemenlu melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk dari kejahatan judi online
Baca SelengkapnyaKasus perdagangan orang terus muncul dari tahun ke tahun
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani berharap ada program-program dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya KDRT.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.
Baca SelengkapnyaPuan menilai, perlindungan terhadap buruh sangat penting di tengah banyaknya tantangan global saat ini.
Baca SelengkapnyaDirjen Putri mengatakan upaya memperjuangkan kesejahteraan pekerja tidak hanya terkait dengan upah.
Baca SelengkapnyaAktivis menyoroti pola-pola kekerasan terhadap perempuan yang tak kunjung disikapi secara serius oleh negara.
Baca SelengkapnyaKomnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca Selengkapnya