Sudah Jadi Negara dengan Populasi Terbanyak di Dunia, India Ingin Warganya Punya Lebih Banyak Anak

Negara bagian Andhra Pradesh di India sedang mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada warganya guna meningkatkan tingkat kelahiran.

Tahun lalu, India berhasil melampaui China dan kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, menurut data dari PBB. Saat ini, populasi India hampir mencapai 1,45 miliar jiwa, sehingga banyak yang berasumsi bahwa negara ini akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi kelahiran anak. Namun, kenyataannya berbeda. Pemimpin dari dua negara bagian di selatan India, yaitu Andhra Pradesh dan Tamil Nadu, baru-baru ini mengusulkan agar masyarakat memiliki lebih banyak anak. Andhra Pradesh sedang mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pasangan yang memiliki anak lebih banyak, dengan alasan bahwa tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua menjadi masalah serius, seperti yang dikutip dari BBC, Senin (16/12/2024).

Negara bagian tersebut juga telah membatalkan kebijakan "dua anak" dan menyatakan bahwa negara bagian tetangga, Telangana, mungkin akan mengikuti langkah yang sama. Sementara itu, Tamil Nadu juga mengeluarkan pernyataan yang sejalan dengan inisiatif tersebut, meskipun lebih agresif. Penurunan tingkat kelahiran di India sangat signifikan, dari 5,7 kelahiran per wanita pada tahun 1950 menjadi hanya dua kelahiran per wanita saat ini. Di 17 dari 29 negara bagian dan teritori, tingkat kelahiran telah jatuh di bawah tingkat penggantian yang ideal, yaitu dua kelahiran per wanita. (Tingkat penggantian adalah jumlah kelahiran yang diperlukan untuk menjaga stabilitas populasi.) Lima negara bagian di bagian selatan India menjadi pelopor dalam transisi demografi, mencapai tingkat kesuburan penggantian jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Kerala mencapai tonggak tersebut pada tahun 1988, diikuti oleh Tamil Nadu pada tahun 1993, dan negara bagian lainnya pada pertengahan tahun 2000-an.

Tingkat kesuburan penduduknya

Saat ini, lima negara bagian di selatan India mencatat tingkat kesuburan total di bawah 1,6, dengan Karnataka berada di angka 1,6 dan Tamil Nadu di angka 1,4. Dengan kata lain, angka kesuburan di wilayah tersebut setara atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara di Eropa.

Namun, negara-negara bagian ini merasa khawatir bahwa perubahan demografi di India, yang menunjukkan perbedaan populasi antarnegara bagian, akan berpengaruh besar terhadap representasi mereka dalam pemilihan umum serta distribusi kursi parlemen dan pendapatan federal. "Mereka takut dihukum karena kebijakan pengendalian populasi yang efektif, meskipun memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan federal," ungkap Srinivas Goli, seorang profesor demografi di Institut Internasional untuk Ilmu Kependudukan kepada BBC.

Negara-negara bagian selatan juga menghadapi tantangan besar lainnya seiring dengan persiapan India untuk menetapkan batas kursi elektoral pertamanya pada tahun 2026, yang merupakan yang pertama sejak tahun 1976. Proses ini akan menggambar ulang batas-batas elektoral untuk mencerminkan pergeseran populasi, yang berpotensi mengurangi jumlah kursi parlemen bagi negara-negara bagian selatan yang memiliki perekonomian kuat.

Karena alokasi pendapatan federal didasarkan pada jumlah penduduk, banyak yang khawatir bahwa hal ini akan memperburuk keadaan keuangan mereka dan membatasi kemampuan mereka dalam membuat kebijakan. Berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi, telah menyatakan bahwa perubahan dalam pembagian fiskal dan alokasi kursi parlemen tidak akan dilakukan secara terburu-buru. "Sebagai demografer, saya tidak berpikir negara bagian harus terlalu khawatir tentang masalah ini. Masalah ini dapat diselesaikan melalui negosiasi yang konstruktif antara pemerintah federal dan negara bagian," jelas Goli.

Penduduk yang Menua

Tantangan utama yang dihadapi India, menurut para demografer, adalah fenomena penuaan populasi yang terjadi lebih cepat akibat penurunan angka kelahiran. Sementara negara-negara seperti Prancis dan Swedia membutuhkan waktu sekitar 120 dan 80 tahun untuk menggandakan proporsi lansia mereka dari 7% menjadi 14%, India diperkirakan akan mencapai tahap ini dalam waktu hanya 28 tahun, menurut Tn. Goli. Penuaan yang berlangsung cepat ini berkaitan erat dengan keberhasilan India dalam menurunkan tingkat fertilitas. Di banyak negara, peningkatan standar hidup, pendidikan, dan urbanisasi secara otomatis mengurangi tingkat kelahiran seiring dengan meningkatnya angka kelangsungan hidup anak. Namun, di India, penurunan fertilitas terjadi dengan cepat meskipun kemajuan sosial-ekonomi masih dalam tahap awal, berkat program kesejahteraan keluarga yang agresif yang mendorong keluarga kecil melalui berbagai target, insentif, dan disinsentif.

Konsekuensi dari perubahan ini cukup signifikan. Sebagai contoh, Andhra Pradesh memiliki tingkat fertilitas yang rendah, yaitu 1,5, yang setara dengan Swedia, tetapi pendapatan per kapitanya 28 kali lebih rendah, ungkap Goli. Dalam situasi ini, dengan meningkatnya utang dan sumber daya yang terbatas, pertanyaan yang muncul adalah apakah negara-negara seperti ini mampu menyediakan pensiun yang layak atau jaminan sosial bagi populasi yang menua dengan cepat. Lebih dari 40% warga lanjut usia di India (60 tahun ke atas) berada dalam kategori kekayaan termiskin, yaitu 20% terendah dari populasi dalam hal distribusi kekayaan, menurut laporan terbaru tentang penuaan dari Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA). Goli menegaskan, "India menjadi tua sebelum menjadi kaya." Selain itu, jumlah anak yang semakin sedikit menyebabkan rasio ketergantungan usia lanjut meningkat, sehingga jumlah pengasuh untuk populasi lansia yang terus bertambah menjadi berkurang. Para demografer memperingatkan bahwa layanan kesehatan, pusat komunitas, dan panti jompo di India belum siap untuk menghadapi perubahan demografi ini.