Wapres JK tegaskan Indonesia tak akui kemerdekaan Catalonia
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Pemerintah Republik Indonesia terkait kemerdekaan Catalonia. Pemerintah Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia dari Spanyol yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2017.
"Pasti sikap pemerintah tidak mengakui, itu urusan domestik mereka, tapi kalau minta pengakuan, pasti pemerintah tidak mengakui," kata Wapres JK di kantornya, Selasa (31/10).
Pernyataan JK semakin menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang masih memandang Catalonia bagian dari Spanyol. Sebab, Indonesia tidak mendukung segala bentuk separatisme.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Siapa yang dukung perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sebelum kemerdekaan Indonesia, Palestina telah memberikan dukungan terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, memberikan dukungan pada tahun 1944.
-
Bagaimana Paus mendukung kemerdekaan Indonesia? Paus lantas mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan terbebas dari penjajah setelah pembacaan proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Kenapa Kaltim mendukung IKN? Melalui tema ini, diharapkan terwujudnya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
Dilansir Antara sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Katalonia karena wilayah tersebut merupakan bagian Kerajaan Spanyol.
"Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia," ujarnya.
Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan sikap Indonesia melalui akun Twitter.
"Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalonia. Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia," demikian pernyataan Kemenlu RI seperti dikutip dari akun Twitter @Portal_Kemlu_RI, Sabtu, (28/10).
Sebelum mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 Oktober 2017, hasil referendum pada 1 Oktober menunjukkan 90 persen dari 2,2 juta warga Katalonia menyatakan setuju untuk menjadi negara independen terlepas dari Spanyol. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak masing-masing partai.
Baca SelengkapnyaGibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menyatakan sikap politik Indonesia tetap nonblok jika ia terpilih menjadi RI.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut, dan menegaskan soal kebebasan berpendapat.
Baca SelengkapnyaStatus DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnya