Jokowi soal Keppres IKN: Bisa Saya Tandatangani, Bisa Juga Prabowo
Status DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.
Status DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.
Jokowi soal Keppres IKN: Bisa Saya Tandatangani, Bisa Juga Prabowo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia belum bisa memberi kepastian kapan akan menerbitkan keppres tersebut.
"Belum, bisa saya nanti yang menandatangani," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6).
Jokowi mengatakan, bisa saja nanti Keppres tersebut diterbitkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Bisa nanti juga presiden terpilih, pemerintahan baru yang menandatangani," ucapnya.
Sementara, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan, status DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada keputusan presiden yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini menanggapi soal Jakarta yang dianggap kehilangan status ibu kota seiring adanya Undang-Undang tentang IKN.
"Jadi ada ketentuan peralihan dalam UU IKN, yaitu di Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara," kata Dini kepada wartawan, Kamis (7/3).
Dini mengatakan, terkait kapan Keppres itu bakal terbit akan sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan presiden. Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
"Pada saat Keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," ujar Dini.
Dia menuturkan, aturan terkait hal itu diatur dalam Pasal 41 UU IKN bahwa sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"Jadi hanya pasal-pasal tertentu saja dalam UU DKI Jakarta yang dicabut, bukan keseluruhan undang-undangnya," kata Dini.
"Namun tentunya timing yang pas akan diatur pemerintah, agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapih," jelasnya.
