KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

PDI Perjuangan (PDIP) menilai penetapan Sekjen Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di PK sangat bermuatan politis.

Pencegahan terhadap keduanya dikeluarkan berdasarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 dalam kasus korupsi Pergantian Antarwaktu (PAW) periode 2019-2020.

Informasi yang dihimpun, di tahun 2020 Hasto sudah diusulkan untuk ditetapkan tersangka namun dikabarkan saat itu pimpinan KPK belum bersedia.

KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa ada pihak ingin mengacak-acak Kongres PDIP pada tahun 2025 mendatang.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan proses penyelidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku terkait suap Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap mantan KPU

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia. Fenomena ini membuat gereja terpanggil untuk memperkuat gerakan antikorupsi.

Jokowi dianggap berkaitan dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto di KPK.

Cak Imin juga bicara nuansa politis dalam penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai tersangka dalam kasus terkait Harun Masiku.