Pengendara sepeda motor dan mobil terjebat macet saat penutupan ruas Jalan Veteran akibat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (18/6).
Ditutup Ada Sidang Lanjutan Sengketa Pemilu, Lalu Lintas Jalan Veteran Macet
kemacetan
Penutupan sejumlah ruas jalan tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan itu.
Pengendara sepeda motor mencari jalan dengan melawan arus lalu lintas saat penutupan ruas jalan Veteran.
Suasana kemacetan di ruas Jalan Veteran saat penutupan jalan akibat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (18/6).
Petugas Satpol PP mengatur lalu lintas di sekitar Jalan Veteran saat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Suasana kemacetan lalu lintas di sekitar Jalan Veteran saat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan batal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca SelengkapnyaDilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan
Baca SelengkapnyaPramono mengatakan bakal menggandeng seluruh pihak termasuk Ridwan Kamil saat resmi dilantik jabat Gubernur Jakarta.
Baca SelengkapnyaPadahal sebelumnya, Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butar memastikan bakal tetap menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSulteng dan Sumut di antaranya telah mengajukan permohonan sengketa ke MK.
Baca SelengkapnyaPelajari peran vital Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi Indonesia. Pahami wewenang, tugas, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran sengketa Pilkada 2024 bisa diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU menetapkan perolehan suara.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan
Baca SelengkapnyaPilkada satu putaran perlu menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengingat masih adanya potensi perselisihan.
Baca Selengkapnya