Warga mengendarai sepeda motor melewati perumahan bersubsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045 melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
Target Rumah Subsidi BTN untuk Pekerja Informal
Rumah Subsidi
Program BP2BT merupakan program KPR subsidi yang menyasar MBR sektor pekerja informal. Pekerja informal dalam hal ini dapat berupa buruh, pedagang, hingga driver ojek online.
Pada tahun 2023 BTN menargetkan pemberian bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp30,58 triliun untuk 232.072 unit rumah dalam program FLPP, SBUM, BP2BT, dan Tapera.
Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045 melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
Warga saat melihat salah satu unit perumahan subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Warga menggunakan aplikasi BTN Properti saat mencari informasi rumah subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Anak-anak saat bermain di salah satu blok perumahan subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Suasana salah satu blok perumahan subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Suasana salah satu blok perumahan subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Suasana pembangunan rumah subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Suasana pembangunan rumah subsidi di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).
Kartu Debit BTN Prospera untuk memberikan kemudahan akses layanan perbankan yang terintegrasi dengan tren dan gaya hidup modern yang relevan.
Baca SelengkapnyaKementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja APBN, yang secara tren bakal meroket di kuartal IV.
Baca SelengkapnyaBTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular (circular economy) yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaDari total DPK tersebut, dana murah berupa tabungan dan deposito (Current Account Saving Account/CASA) menyumbang hampir setengahnya.
Baca SelengkapnyaKemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.
Baca SelengkapnyaAra juga meminta bantuan dari pelaku usaha guna memangkas harga pengadaan material.
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaPerumahan dan permukiman memiliki perbedaan dalam hal fungsi, kriteria, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.
Baca SelengkapnyaMenteri Maruarar menegaskan pada jajarannya untuk selalu terbuka, termasuk soal kondisi dan keuangan
Baca SelengkapnyaMenurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya