Aksi ratusan buruh menggelar ruwatan di Gedung Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10). Ratusan buruh meruwat Wali Kota Hendrar Prihadi sebagai bentuk penolakan terhadap usulan UMK 2015 untuk kota Semarang sebesar Rp 1.685.000.
Tolak upah minim, ratusan buruh meruwat Wali Kota Semarang
Buruh
Dalam aksinya salah seorang buruh bertindak sebagai dukun sambil menaburkan kembang memimpin acara ruwatan.
Aksi ratusan buruh juga menutup paksa satu akses masuk kantor Wali Kota di Jalan Pemuda Semarang.
Aksi ratusan buruh saat menggelar ruwatan di Gedung Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10).
Barisan petugas kepolisian saat menjaga jalannya ruwatan yang dilakukan ratusan buruh.
Suasana saat aksi ratusan buruh bentrok dengan petugas kepolisian.
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca SelengkapnyaPramono juga mengatakan siap terjun langsung mewakili para buruh untuk bernegosiasi dengan perusahaan.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, ruang dioalog di pemerintah Jakarta harus terbuka & bukan dihindari. Karena semakin dihindari semakin tidak baik bagi kenyaman dan ketentraman.
Baca SelengkapnyaPeningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca SelengkapnyaIa menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca SelengkapnyaBuruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.
Baca SelengkapnyaPerusahaan akhirnya menyetujui kenaikan upah buruh setelah mereka mogok kerja hampir 2 bulan.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya