Follow
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki, Tjahaja Purnama (Ahok) melewati pintu pemeriksaan saat akan menghadiri sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait hak cuti di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Ahok jalani sidang gugatan cuti di MK
Ahok gugat aturan cuti UU Pilkada
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Sidang tersebut membahas hak cuti yang tidak dapat digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.
Dia pun mengatakan, undang-undang tersebut telah merampas haknya sebagai Gubernur.
Ahok pun menekankan, kewajiban cuti yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 juga membatasi ruang geraknya mengawal program unggulan DKI Jakarta, termasuk proses penganggaran.
Gubernur Ahok tersenyum saat mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Gubernur Ahok saat usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Gubernur Ahok saat usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Gubernur Ahok memberikan keterangan pada awak media usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Rekomendasi
Ahmad Riza Patria
Ketua Timses RK-Suswono Akhirnya Bicara Alasan Batal Gugat Pilkada Jakarta ke MK
Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan batal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK.
Baca Selengkapnya
Ridwan kamil - Suswono
Ridwan Kamil-Suswono Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Ini Kata Tim Pramono-Anung
Tim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca Selengkapnya
pilkada serentak
3 Artis Ini Melawan! Ajukan Gugat ke MK Tak Terima Hasil Rekapitulasi Pilkada 2024
Dilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan
Baca Selengkapnya
Pramono Anung
Blak-blakan Pramono Anung Telepon Ahok & Anies Usai RIDO Batal Gugat ke MK: Jakarta Bahagia
Pramono mengatakan bakal menggandeng seluruh pihak termasuk Ridwan Kamil saat resmi dilantik jabat Gubernur Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil
Batas Ajukan Gugatan ke MK Ditutup, RIDO Batal Daftar Sengketa Pilkada Jakarta
Padahal sebelumnya, Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butar memastikan bakal tetap menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Pilkada 2024
Jakarta Belum Masuk, Ini 7 Permohonan Gugatan Pilkada 2024 di MK hingga Sore Ini
Sulteng dan Sumut di antaranya telah mengajukan permohonan sengketa ke MK.
Baca Selengkapnya
fungsi mahkamah konstitusi
Mengenal Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia
Pelajari peran vital Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi Indonesia. Pahami wewenang, tugas, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
Ketua MK Tegaskan Tak akan Biarkan Hakim Diiming-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengkata Pilkada 2024
Dia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.
Baca Selengkapnya
Pilkada Serentak 2024
FOTO: MK Terima 200 Lebih Gugatan Hasil Pilkada Serentak 2024
Pendaftaran sengketa Pilkada 2024 bisa diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU menetapkan perolehan suara.
Baca Selengkapnya
sengketa pilkada 2024
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Tegaskan Belum Terima Gugatan Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Senin Siang
Suhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan
Baca Selengkapnya
Berita Update
Nasib Pilkada Jakarta Satu Putaran Tunggu Keputusan MK
Pilkada satu putaran perlu menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengingat masih adanya potensi perselisihan.
Baca Selengkapnya