Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki, Tjahaja Purnama (Ahok) melewati pintu pemeriksaan saat akan menghadiri sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait hak cuti di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Ahok jalani sidang gugatan cuti di MK
Ahok gugat aturan cuti UU Pilkada
Sidang tersebut membahas hak cuti yang tidak dapat digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.
Dia pun mengatakan, undang-undang tersebut telah merampas haknya sebagai Gubernur.
Ahok pun menekankan, kewajiban cuti yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 juga membatasi ruang geraknya mengawal program unggulan DKI Jakarta, termasuk proses penganggaran.
Gubernur Ahok tersenyum saat mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Gubernur Ahok saat usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Gubernur Ahok saat usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Gubernur Ahok memberikan keterangan pada awak media usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8).
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya