Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri), Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kanan) saat menghadiri forum diskusi pembentukan undang-undang (UU) megapolitan yang diinisiasi oleh DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Diskusi tersebut membahas mengenai sistem pengelolaan terpadu rencana pembentukan kawasan UU megapolitan yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbincang dengan Wagub Banten Rano Karno saat menghadiri forum diskusi pembentukan UU megapolitan yang diinisiasi oleh DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Suasana saat Wagub DKI Jakarta Ahok, Wagub Banten Rano Karno, dan Wagub Jabar Deddy Mizwar menghadiri forum diskusi pembentukan UU megapolitan yang diinisiasi oleh DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Wagub DKI Jakarta Ahok, Wagub Banten Rano Karno, dan Wagub Jabar Deddy Mizwar mendengarkan presentasi saat menghadiri forum diskusi pembentukan UU megapolitan yang diinisiasi oleh DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Dalam diskusi ini, ketiga wakil gubernur seperti, Ahok, Rano Karno, dan Deddy Mizwar meragukan pembentukan undang-undang megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur. Mereka ragu karena pemerintah pusat tidak ikut andil dalam rancangan UU megapolitan ini.

Wagub DKI Jakarta Ahok, Wagub Banten Rano Karno, dan Wagub Jabar Deddy Mizwar tampak tertawa saat menghadiri forum diskusi pembentukan UU megapolitan yang diinisiasi oleh DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).