Follow
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan Wakilnya Anwar Usman berjabat tangan usai pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1). Ketua MK Arief Hidayat bersama wakilnya Anwar Usman akan menjalani tugasnya selama periode tahun 2015-2017.
Arief Hidayat dan Anwar Usman resmi jadi pimpinan MK
Mahkamah Konstitusi
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Suasana pelantikan saat Arief Hidayat mengambil sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membacakan sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Arief Hidayat menandatangani surat usai pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua MK yang baru di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Arief terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MK untuk periode 2015-2017. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MK.
Wakil Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menandatangani surat usai pengambilan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak turut hadir dalam acara pelantikan ketua dan wakil MK yang baru di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Arief Hidayat usai pelantikan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Anwar Usman usai pelantikan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Rekomendasi
Mahkamah Konstitusi
MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029
MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca Selengkapnya
Berita Paham
Daftar 21 Pasal yang Berubah dari Gugatan UU Cipta Kerja
MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca Selengkapnya
uu cipta kerja
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca Selengkapnya
uu cipta kerja
Poin Krusial dalam Gugatan UU Cipta Kerja, Menuju UU Tenaga Kerja yang Diperbarui
MK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
Tok! MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja
Gugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD
VIDEO: Puncak Kemarahan Mahfud Terbuka Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!
Mahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi "Ini Sudah Keterlaluan!"
Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca Selengkapnya
Novel Baswedan
Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs, MK Ingatkan Pembentuk Undang-Undang Tak Sering Utak Atik Syarat Usia Pejabat
MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan dkk soal Syarat Usia Capim KPK
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca Selengkapnya
Mahfud MD
VIDEO: Lugas Mahfud "Tak Ada Lagi Cengkraman Pak Jokowi, Sudah Tak Berdaya Ngatur-ngatur!"
Sejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya
DPR
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024
DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya