Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso saat memenuhi panggilan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (30/1). Irjen Budi dipanggil Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Kabareskrim Irjen Budi Waseso penuhi panggilan Komnas HAM
KPK vs Polri
Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso saat memenuhi panggilan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (30/1).
Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso mendengarkan pertanyaan dari anggota Komnas HAM di Jakarta, Jumat (30/1).
Ekspresi Irjen Pol. Budi Waseso saat mendengarkan pertanyaan anggota Komnas HAM.
Irjen Pol. Budi Waseso saat memberikan keterangan kepada Komnas HAM terkait soal penangkapan BW.
Irjen Budi dipanggil Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso menyandarkan muka ke tangannya saat bertemu Komnas HAM.
Suasana pertemuan Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso dengan anggota Komnas HAM di kantor Komnas HAM di Jakarta.
Pertemuan itu membicarakan soal kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso.
Kabareskrim Irjen Pol. Budi Waseso saat memberikan keterangan soal kasus penangkapan BW di hadapan Komnas HAM.
Komnas HAM menilai Mary Jane (MJ) merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaDampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menerima banyak aduan terkait PSN di Merauke.
Baca SelengkapnyaDalam aksi tersebut mereka menekankan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua serta menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Baca SelengkapnyaDengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM RI menduga kuat terjadi perintangan penyidikan atau "obstruction of justice" dalam kasus kematian Afif Maulana.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan rekomendasi ekshumasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat Nomor 571/PM.00/R/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak Komnas HAM menetapkan peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI sebagai pelanggaran HAM berat.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.
Baca Selengkapnya