Koordinator KontraS Haris Azhar yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat menyerahkan surat pengaduan ke Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).
Penangkapan BW dilaporkan ke Komnas HAM
Komnas HAM
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Bareskrim Mabes Polri ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM atas penangkapan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Para awak media meliput suasana jumpa pers saat penyerahan surat pengaduan ke Komnas HAM oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).
Koordinator KontraS Haris Azhar mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menunjukkan poster saat menyerahkan surat pengaduan ke Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).
Anggota Komnas HAM memperlihatkan dua poster merah saat usai penyerahan surat pengaduan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat menyerahkan surat pengaduan ke Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat menyerahkan surat pengaduan ke Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).
Komnas HAM menilai Mary Jane (MJ) merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaDampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menerima banyak aduan terkait PSN di Merauke.
Baca SelengkapnyaDalam aksi tersebut mereka menekankan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua serta menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Baca SelengkapnyaDengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM RI menduga kuat terjadi perintangan penyidikan atau "obstruction of justice" dalam kasus kematian Afif Maulana.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan rekomendasi ekshumasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat Nomor 571/PM.00/R/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak Komnas HAM menetapkan peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI sebagai pelanggaran HAM berat.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.
Baca Selengkapnya