Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketuai oleh Prof Sofyan Effendi di Istana Negara, Jakarta, (27/11).
Presiden Jokowi lantik Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI
BNP2TKI
Kepala BNP2TKI Baru Nusron Wahid (kiri) bersama mantan Kepala BNP2TKI Gatot berbincang sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta (27/11).
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofyan Effendi saat mengambil sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, (27/11).
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofyan Effendi saat mengambil sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, (27/11).
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memberikan selamat usai melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofyan Effendi di Istana Negara, Jakarta, (27/11).
Dari ki-ka: Kepala Aparatur Sipil negara (ASN) Prof Sofyan Effendi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, (27/11).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Baca SelengkapnyaAdapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaPenyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.
Baca SelengkapnyaNusron memuji Pesawat Hercules ditumpanginya karena nyaman saat penerbangan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, insan agraria pasti terlibat dalam persoalan tanah.
Baca SelengkapnyaAria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.
Baca SelengkapnyaNusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja
Baca SelengkapnyaPimpinan komisi II lantas menyinggung soal izin lahan perkebunan sawit
Baca Selengkapnya