Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Mendagri Tito Karnavian

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan pribadi jelang pelaksanaan Pilkada.

Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan pribadi jelang pelaksanaan Pilkada.

Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan pribadi jelang pelaksanaan Pilkada.

Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan pribadi jelang pelaksanaan Pilkada.

Raker dengan Komisi II DPR, Mendagri Imbau Pilkada Tak Gunakan Dana Bansos

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan pribadi jelang pelaksanaan Pilkada.

DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

Baca Selengkapnya
Kocak Mantan Kapolri Lempar 'Jokes Bapak-Bapak' saat Pidato soal 'Cari Istri Pintar Cari Uang'
Kocak Mantan Kapolri Lempar 'Jokes Bapak-Bapak' saat Pidato soal 'Cari Istri Pintar Cari Uang'

Dalam pidatonya, Tito turut memberikan candaan soal cari istri yang pandai cari uang.

Baca Selengkapnya
Menengok Kolong Flyover Pasupati Disulap jadi Ruang Publik Ramah Anak, Warga Dipindah ke Rumah Deret
Menengok Kolong Flyover Pasupati Disulap jadi Ruang Publik Ramah Anak, Warga Dipindah ke Rumah Deret

Tiga orang menteri kabinet Merah Putih hadir langsung ke lokasi. Yakni Menko AHY, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pecah Guyon Mendagri Tito Ngakak Kutip Komedian: Cari Istri yang Pintar Cari Uang..
VIDEO: Pecah Guyon Mendagri Tito Ngakak Kutip Komedian: Cari Istri yang Pintar Cari Uang..

Mendagri Tito berguyon jika dirinya menaruh uang dimanapun maka istrinya juga mengetahui

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dibongkar Menteri Tito Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Rapat & Studi Banding Telan Rp6 Miliar
VIDEO: Dibongkar Menteri Tito Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Rapat & Studi Banding Telan Rp6 Miliar

Tito tidak ingin para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya

Baca Selengkapnya
Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar
Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar

Mendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan
Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan

Mengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik

Baca Selengkapnya
Ditanya Apakah Jokowi Ucapkan Selamat Terpilih jadi Gubernur Jakarta, Ini Jawaban Pramono
Ditanya Apakah Jokowi Ucapkan Selamat Terpilih jadi Gubernur Jakarta, Ini Jawaban Pramono

Eks Sekretaris Kabinet ini juga sudah mendapatkan ucapan selamat secara langsung dari Ridwan Kamil maupun Dharma Pongrekun.

Baca Selengkapnya
FOTO: KPU Ungkap Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Tuntas Dilaksanakan
FOTO: KPU Ungkap Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Tuntas Dilaksanakan

Tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung saat ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca Selengkapnya
Kalah Lawan Kotak Kosong, Calon Kepala Daerah Bisa Maju di Pilkada Ulang
Kalah Lawan Kotak Kosong, Calon Kepala Daerah Bisa Maju di Pilkada Ulang

Pilkada ulang dilakukan karena calon kepala daerah tunggal kalah melawan kotak kosong.

Baca Selengkapnya
Golkar Kaji Serius Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Terlalu Mahal Ini Demokrasi
Golkar Kaji Serius Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Terlalu Mahal Ini Demokrasi

Bahlil berdalih, salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu yang efisien.

Baca Selengkapnya