Mantan pimpinan DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marzuki Alie saat tiba memenuhi panggilan tim penyidik di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/8).
Terkait korupsi e-KTP, Marzuki Alie diperiksa KPK
Marzuki Alie
Marzuki dipanggil ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
Dia diperiksa untuk tersangka SN (Setya Novanto) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Mantan pimpinan DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu akan memberikan keterangannya di hadapan penyidik KPK soal kasus e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.
Marzuki Alie saat menunggu panggilan tim penyidik.
Marzuki Alie yang dikawal petugas saat dipanggil tim penyidik.
Setyo mengatakan bahwa belum tertangkapnya Harun Masiku sampai saat ini merupakan utang yang harus dilunasi
Baca SelengkapnyaSejauh ini penyidik belum memberikan penjelasan soal apa saja temuannya dalam pemeriksaan tersebut dan soal besaran pungutan tersebut, beserta aliran uangnya.
Baca SelengkapnyaTumpak menekankan perlunya introspeksi dan evaluasi untuk semua pihak.
Baca SelengkapnyaSetyo Budiyanto telah dilantik sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 setelah menandatangani pakta integritas.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan temuan terbaru terkait kasus korupsi CSR di Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaRespons Ketua KPK Setyo Budiyanto terkait pernyataan Presiden Prabowo akan memaafkan koruptor bila mengembalikan uang hasil korupsi
Baca SelengkapnyaTumpak Hatorangan menilai kasus korupsi masih terus ada di Indonesia. Padahal KPK sudah berdiri lebih dari 20 tahun
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi eks politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
Baca SelengkapnyaPenyidik menerapkan larangan bepergian keluar negeri tersebut karena keberadaan dua tersangka untuk penyidikan
Baca SelengkapnyaKPK masih melakukan pendalaman sehingga identitas kedua tersangka belum bisa diungkapkan.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan KPK ini terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Baca SelengkapnyaNawawi mengakui pengentasan masalah korupsi di masa kepengurusannya masih banyak meninggalkan PR.
Baca Selengkapnya