Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022). Ganjar mendapatkan sanksi teguran lisan dari DPP PDIP atas pernyataannya siap menjadi calon presiden 2024.
Ekspresi Ganjar Pranowo Usai Disanksi PDIP Terkait Siap Nyapres
Ganjar Pranowo
Meski begitu, pernyataan Ganjar dianggap tidak melanggar aturan partai.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, Ganjar diberikan sanksi karena pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Komarudin.
Sementara, Ganjar Pranowo menegaskan sebagai kader partai memang harus siap bila ditugaskan. "Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun," katanya.
Namun, Ganjar mengaku patuh terhadap keputusan calon presiden dan calon wakil presiden berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Semua kader harus mengikuti keputusan Kongres PDIP itu.
"Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," ujar Ganjar.
Megawati kemudian memberikan bukti dan menjelaskan, bagi alat negara yang berbuat curang akan dipidana.
Baca SelengkapnyaDia juga mengingatkan pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik
Baca SelengkapnyaPertarungan paslon yang diusung KIM Plus melawan PDIP terjadi di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaBambang Pacul mengungkapkan, PDIP memiliki rekam jejak panjang di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaHasto mengklaim mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya soal Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP sempat merancang strategi dua putaran untuk memenangkan Pramono-Rano Karno.
Baca Selengkapnya'Anak Abah' merupakan istilah pendukung Anies Baswedan saat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Sejumlah politikus melakukan manuver politik di tikungan terakhir Pilkada Jakarta. Salah satunya politikus PDIP Effendi Simbolon.
Baca SelengkapnyaMenurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Baca SelengkapnyaMegawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaSelain Jokowi, Ridwan Kamil juga didukung Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Selengkapnya