Sejumlah Ulama' saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencapresan Rhoma Irama di Markas RIFORI, Jakarta, Sabtu (26/4).
Sejumlah ulama menuntut Rhoma mundur dari kandidat capres PKB
Rhoma Irama
Dalam keterangannya, para ulama menyampaikan keputusan Rhoma yang akan mundur dari kandidat Calon Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika tidak diikutsertakan dalam koalisi antara PKB dan Partai lainnya.
Saat jumpa pers tersebut calon presiden yang bersangkutan Rhoma Irama terlihat tidak hadir.
Salah satu perwakilan ulama saat membacakan berkas terkait pencapresan Rhoma Irama.
Sejumlah ulama melakukan doa bersama usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait terkait pencapresan Rhoma Irama.
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaSaat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).
Baca SelengkapnyaUltimatum Gus Imin memiliki konsikuensi tegas dari partai.
Baca SelengkapnyaDekan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ismatu Ropi meminta Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menjadikan musik dangdut sebagai warisan dunia.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan dirinya dan Gus Ipul harus berkoordinasi karena sama-sama mengurus bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta melakukan pembaruan dalam sistem perpajakan daerahnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga miris dengan adanya segilintir orang yang suka caci maki dan membuat masalah
Baca SelengkapnyaJazilul menegaskan, permintaan yang diberikan Prabowo sebenarnya juga sudah diperintahkan dalam agama Islam
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku, mendapat undangan rakornas PKS, usai pertemuan dengan tamu penting.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyinggung soal kebocoran data, pemimpin dunia tidak arif hingga program makan siang.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga miris dengan peristiwa Iran dengan Israel di mana banyak anak dan perempuan menjadi korban
Baca SelengkapnyaPrabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
Baca Selengkapnya