Anggota DPR Gus Rivqy Singgung Serikat Pekerja Terima Intimidasi dari Anak Perusahaan Pertamina
Serikat Pekerja ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim menyatakan siap membela pekerja dan serikat pekerja yang diancam oleh salah satu Petugas Harian (PTH) Direktur anak perusahaan di bawah PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertagas Niaga.
"Saya Rivqy Abdul Halim, saya berdiri di depan serikat pekerja," tegas Gus Rivqy sapaan akrabnya disela-sela RDP dengan PT Pertamina di Komplek Gedung DPR, Selasa (3/12).
Gus Rivqy yang sebelumnya mempunyai pengalaman bekerja selama 10 tahun di PT Pertamina, meminta Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri untuk memanggil pihak PTH Direktur anak Perusahaan tersebut. Pasalnya Serikat Pekerja ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) IV, Lumajang dan Jember ini, meminta Direktur Utama untuk memberi penghargaan atau apresiasi terhadap pekerjanya. Menurutnya sumber daya manusia adalah aset utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
"Sumber daya manusia pekerja Pertamina diberikan apresiasi dan penilaian yang objektif, bukan berdasarkan pendekatan subjektif. Terkait pengangkatan PWT, teman teman pekerja kontrak atau PWTT itu mohon untuk diprioritaskan. Jadi banyak teman-teman pekerja kita yang sudah lama loyal di perusahaan tidak mendapat kesempatan, tapi malah merekrut orang baru dari luar, sementara yang sudah berkontribusi banyak untuk pendapatan perusahaan ini, malah tidak diapresiasi," kata Gus Rivqy
Selain sumber daya manusia, Gus Rivqy juga menyatakan mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia swasembada energi. Ia meminta PT Pertamina (persero) untuk mewujudkan swasembada energi dengan meningkatkan produksi minyak yang masih jauh dibawah target, kemudian membenahi dan memaksimalkan investasinya dan membuat kejelasan posisi antara holding dan subholding di PT Pertamina.
