Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pailit. Ia menyebut, penyelematan sekitar 50 ribu karyawan di perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu haruslah menjadi prioritas.
Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Puan berharap Sritex pun memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.
"Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK. PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar," ujar Puan, Kamis (31/10/2024)
Pihak Sritex menyatakan memiliki sekitar 50.000 karyawan dalam grupnya di mana sebanyak 14.112 karyawan disebut terdampak langsung. Ia pun mengingatkan, potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit. Karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ," paparnya.
Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex. Menurut Puan, Pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas serta menurunkan risiko pengangguran massal," ucap mantan Menko PMK itu.
Puan meminta Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pekerja di Sritex karena status perusahaannya yang pailit. Namun, apabila PHK massal tak dapat dihindari, ia meminta Pemerintah memastikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada para pekerja.
JKP yang dimaksud Puan berupa gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai program BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ini, menurut Puan, untuk meringankan beban finansial para karyawan yang kehilangan pekerjaan.
"Ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya," terang Puan.
"Kalau bisa bantu juga fasilitasi penyaluran pekerja yang terkena PHK ke tempat-tempat kerja baru. DPR tentunya akan ikut memberi pengawalan," sambung cucu Bung Karno tersebut.
Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya Pemerintah memberi intervensi terhadap meredupnya industri tekstil tanah air. Sebab diketahui sudah cukup banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar atau melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja.
"Industri padat karya seperti industri tekstik ini belakangan banyak mengalami PHK. Ada banyak faktor penyebabnya. Kita harus petakan bersama dan bagaimana mencari solusi terbaik agar industri tekstil nasional bisa bangkit kembali," sebut Puan.
Puan mengatakan kebijakan negara harus mampu menguatkan para pelaku usaha industri tekstil dan garmen, baik skala besar maupun UMKM. Pasalnya jutaan tenaga kerja terserap di industri tekstil dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kita juga harus melihat kondisi pasar hari ini. Jangan sampai aturan yang kita buat malah membebani perusahaan lokal dan menguntungkan perusahaan asing. Karena kalau bisnis lesu, dampaknya pasti ke para pekerjanya dan lini-lini pendukungnya," urainya.
"Persaingan bisnis harus dilakukan secara sehat agar tidak ada rakyat kecil yang dirugikan," tutup Puan.
