Fakta di Balik Aksi Demo Warga Sumedang hingga Blokir Tol, Dua Tahun Tak Dibayar

Merdeka.com - Pada Selasa (16/5) ratusan warga dari Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menuntut hak pembayaran ganti rugi proyek jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu yang 2 tahun belum tuntas. Aksi warga ini juga menimbulkan kemacetan lantaran melakukan blokade lalu lintas tol dari arah Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat.

Petugas kepolisian yang berada di lokasi kemudian mencoba menengahi dan melakukan mediasi kepada warga asal tiga desa yakni Sirnamulya, Mulyasari dan Girimukti. Menurut warga pihaknya sudah menunggu kompensasi namun sampai Selasa kemarin belum menemukan solusi.

“Sudah dua tahun kami tidak dibayar,” kata salah satu warga bernama Iis yang mengikuti aksi.

Rumah warga tak laku

©2023 YouTube Fokus Indosiar.com

Iis menambahkan jika selama dua tahun ini rumahnya bersama warga lain belum tuntas soal kesepakatan pembayaran. Akibatnya rumah milik Iis kesulitan untuk dibebaskan dan tidak bisa dikontrakkan akibat terdampak tol.

“Justru itu, sekarang rumah kita nggak dibebasin. Sekarang kita dikontrakkin juga nggak dibayar kontrakannya,” tambah Iis.

Disampaikan Kapolres Sumedang, AKBP Indra Setiawan, bahwa pihaknya bersama instansi pemerintahan dan pengelola PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) lantas menampung aspirasi masyarakat sebagai upaya mediasi.

“Tadi kami dengan pihak pemerintah daerah kemudian dari satuan kerja dan CKJT, diskusi dengan warga untuk penyelesaian dan alhamdulillah ada kesepakatan untuk solusi masalah ini,” kata Indra.

Langkah Bupati Dony Ahmad Munir selesaikan masalah lahan tol

Menanggapi demo oleh warga di Sumedang Utara hingga menimbulkan kemacetan, Bupati Dony Ahmad Munir mengaku telah menyiapkan langkah yakni membentuk tim khusus untuk mencatat proses penyelesaian ganti rugi yang dibutuhkan warga.

"Tim sudah melakukan rapat yang dipimpin oleh Asisten Pembangunan Setda untuk membahas persoalan ini dan mengambil langkah-langkah segera," kata Dony, dikutip dari laman Pemkab Sumedang.

Namun Dony mengklarifikasi bahwa lahan yang dituntut warga itu tidak berada di lahan kawasan right of way (ROW) tol. Hal ini karena permasalahan lahan dan rumah yang terdampak langsung sudah dibebaskan.

"Ada 19 rumah di luar ROW yang terkena longsor sebagai dampak pembangunan tol. Tim sudah mengupayakan ke Pemprov agar proses Penloknya dipercepat sehingga bisa segera dibayar ganti ruginya," ujarnya.

Akan diberi uang kerahiman

Dony menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan uang kerahiman bagi warga yang rumahnya disewa demi keperluan operasional proyek.

"Selama mengungsi warga  pemilik rumah tersebut diberi kerahiman untuk uang sewa rumah dari PT Wika namun hanya sampai Februari 2023 seiring selesainya proyek. Sekarang Bagian Adpem sedang mengupayakan untuk pembayaran sisanya," terangnya.

Sementara bagi 198 rumah warga yang terdampak retak hingga rusak akan dibantu oleh Dinas Perumahan dan Pertanahan lewat program perbaikan rumah tidak layak huni.

"Perbaikan rumah di tiga desa ini akan dianggarkan di APBD Perubahan melalui Dinas Perkimtan. Bahkan akan dibangun jalan poros di Dusun Cibitung Desa Sirnamulya untuk akses warga," ucap Dony.

Sawah dan irigasi ditangani

Ditambahkan Dony, untuk area sawah warga yang tidak bisa digunakan karena dampak proyek tol akan diberikan kompensasi berupa beras dengan jumlah sesuai panen.

"Dinas Pertanian Ketahanan Pangan sedang mendata ke lapangan, berapa kelompok petani yang terdampak sawahnya. Nanti dikalkulasikan berdasarkan perkiraan hasil panennya untuk diganti," terangnya.

Dony turut meminta kepada Dinas PUTR untuk merancang proposal perbaikan jaringan irigasi Cikopo yang berada di tiga desa yang warganya menuntut.

"Kita akan ajukan ke Kementerian PUPR untuk perbaikan irigasi sehingga sawah warga bisa produktif kembali. Bahkan kita juga mengusulkan pembuatan embung-embung untuk mencegah banjir atau longsor ke wilayah terdampak tol," jelasnya.  (mdk/nrd)