Macam-macam Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila
Merdeka.com - Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat.
Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.
Demokrasi juga dapat di artikan sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya menyampaikan pendapat.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Apa arti demokrasi bagi kehidupan rakyat? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
-
Bagaimana Ideologi Demokrasi diterapkan di Indonesia? Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.
-
Bagaimana demokrasi diterapkan dalam kehidupan bernegara? Di berbagai negara di dunia, implementasi demokrasi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemilihan umum, sistem representatif, hingga partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Berikut ini informasi mengenai macam-macam demokrasi di Indonesia yang wajib diketahui. Dari demokrasi parlementer hingga pancasila yang telah dirangkum merdeka.com melalui liputan6.com dan digilib.uinsby.ac.id.
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Macam-macam demokrasi di Indoensia yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan gampang pecah hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.
Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekrit 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian demokrasi parlementer di Indonesia berakhir.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Macam-macam demokrasi di Indonesia berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Namun ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.
Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi pancasila.
3. Demokrasi Pancasila
Era Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain.
Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengserkan oleh rakyatnya pada Mei 1998.
Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999-Sekarang)
Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era Reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh presiden Abdurahman Wahid sampai dengan Pemerintahan Joko Widodo.
Tujuan Demokrasi
Demokrasi memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan. Tujuan utama dari pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kebebasan politik
Salah satu tujuan utama demokrasi adalah memberikan kebebasan politik kepada warga negara. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpendapat, serta berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan negara. Kebebasan politik ini mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan membentuk kelompok atau partai politik.
2. Menghormati hak asasi manusia
Demokrasi juga bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum.
Hak-hak ini termasuk hak suara, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk tidak diskriminasi, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Demokrasi menjamin bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.
3. Mewujudkan keadilan sosial
Tujuan demokrasi juga termasuk dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Demokrasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu-individu dalam masyarakat.
4. Memberikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas
Salah satu tujuan penting dari demokrasi adalah memberikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemerintah. Dalam demokrasi, pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Warga negara memiliki hak untuk mengawasi tindakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban jika ditemukan adanya pelanggaran atau tindakan yang merugikan masyarakat.
5. Menjaga perdamaian dan stabilitas
Demokrasi juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam sistem demokrasi, konflik dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi. Pemilihan umum rutin dan proses pengambilan keputusan yang inklusif membantu menghindari terjadinya konflik berskala besar dan memelihara kestabilan negara. (mdk/nof)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaSebagai mekanisme demokratis, Pilkada memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerah mereka.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.
Baca SelengkapnyaDalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca SelengkapnyaPemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaSebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.
Baca SelengkapnyaPrinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.
Baca Selengkapnya