Anies Baswedan Larang PNS DKI Parkir di Gedung DPRD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang pegawai lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan kendaraannya di gedung DPRD DKI Jakarta. Sebab, lokasi parkir di DPRD DKI hanya diperuntukkan bagi para anggota dewan dan pegawainya. Kedua tempat ini, yakni Balaikota DKI Jakarta dan DPRD DKI memang berada dalam satu kawasan.

"Parkir itu khusus untuk anggota Dewan dan staf yang di situ," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Anies akan menyusun aturan berisi larangan pegawai Pemprov DKI memikirkan kendaraannya di gedung DPRD. Sebelumnya, para pegawai memikirkan kendaraannya di parkiran IRTI kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Akan tetapi mulai Januari 2019, Anies mencabut subsidi tarif parkir. Karena hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan PNS DKI Jakarta harus mengeluarkan tarif lebih tinggi usai pencabutan subsidi parkir di lapangan IRTI Monas.

Awalnya, kata Sigit pegawai Pemprov DKI Jakarta hanya dikenakan tarif sebesar Rp 66 ribu setiap bulan untuk kendaraan roda empat.

"Sekarang menjadi Rp 550.000 per bulan kalau berlangganan," kata Sigit saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sedangkan untuk kendaraan roda dua, Sigit menyebut PNS hanya dikenakan tarif Rp 22 ribu saja. Akan tetapi setelah pencabutan subsidi, lanjut dia, PNS dikenakan tarif sebesar Rp 352 ribu setiap bulan.

"Efektif Januari, jadi sudah tidak mendapatkan intensif lagi. Artinya parkir berlangganan menggunakan skema baru," jelas dia.

Reporter: Ika Defianti