DPRD Bawa ke Banggar Hasil Evaluasi Kemendagri soal Raperda APBD DKI

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2020. Sebagai tindak lanjut, Badan Anggaran (Banggar) kemudian membahas hasil evaluasi tersebut.

"Sudah evaluasi, sudah. Kita akan rapim (Rapat Pimpinan) Banggar untuk respon evaluasi," ucap Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, saat dihubungi, Senin (23/12).

Syarif mengatakan, evaluasi dari Kemendagri diterima pada hari Jumat (20/12). "Saya belum baca, draf-nya diterima Jumat sore dikirimkan tapi belum dibagikan," sambungnya.

Setelah dibahas dalam rapat evaluasi dan tidak ada hal-hal krusial, kata Syarif, Raperda APBD DKI Jakarta 2020 bisa langsung diundangkan.

"Nanti tanda tangan Banggar. Nggak perlu paripurna, tidak ada aturan rijitnya. Jadi dari Kementerian kalau bisa menerima, kalau perlu ada koreksi. Apa poin hasil evaluasi? Seperti diganti nomenklatur dan lainnya," kata Syarif.

Raperda APBD DKI 2020 Rp87,95 Triliun

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Nilai yang disepakati sebesar Rp87,95 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Achmad Yani, merinci APBD DKI 2020 senilai Rp87,95 triliun dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp82,19 triliun. Lalu Belanja Daerah sebesar Rp79,61 triliun, dan surplus anggaran sebesar Rp2,58 triliun.

Yani menjelaskan, penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp5,76 triliun. Angka ini didapat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2019 sebesar Rp5,5 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp260,15 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp8,34 triliun. Anggaran ini diperuntukkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp7,81 triliun, Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp33,65 miliar serta Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp500 miliar.