Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi Golkar DPRD DKI Tak Masalah Anies Gelar Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi

Fraksi Golkar DPRD DKI Tak Masalah Anies Gelar Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi Anies Baswedan resmikan pemasangan peta. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali tak mempersoalkan rencana Pemprov DKI melakukan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Pantai Maju atau Pulau D. Menurutnya yang terpenting adalah upacara dilakukan di wilayah Jakarta.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-74 di pulau reklamasi Teluk Jakarta. Sebanyak 4 ribu ASN akan dibawa ke pulau reklamasi ini dengan menggunakan 75 bus yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu masih wilayah Jakarta. Masih wilayah Provinsi DKI Jakarta. Terserah Pak Gubernur, terserah Pemda mau di melaksanakan di mana; di IRTI, Lapangan Banteng, mau di Jakarta Timur di Cakung, Jakarta Utara, boleh saja kalau soal lokasi. Itu kan kebijakan pemerintah. Kalau kita bikin di Depok itu yang enggak tepat," jelasnya dihubungi, Kamis (15/8).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan, tak perlu menyoroti dan memperhitungkan soal biaya operasional untuk mengangkut ribuan ASN ke Pulau D. Apalagi yang digunakan untuk mengangkut para ASN adalah bus milik Pemprov DKI. Menurutnya tak elok memperhitungkan biaya karena ini menyangkut upacara kemerdekaan tanah air.

"Untuk kemerdekaan republik ini masa kita enggak menghargai? Masa biaya diperhitungkan? Ini kan hari sakral, hari kemerdekaan," ujarnya.

Dia pun meminta lokasi upacara bendera ini tak lagi diperdebatkan dan dipermasalahkan. Dia mengajak agar semua pihak memaknai perayaan HUT Kemerdekaan dengan menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa. Dia pun meminta kebijakan Anies Baswedan jangan dihubungkan dengan persoalan politik.

"Enggak usah dipermasalahkan lah. Ini kebijakan gubernur ada yang menilai begini, begitu. Jangan dihubungkan dengan persoalan politik. Fraksi Golkar prinsipnya dalam konteks kemerdekaan ini bergembira dan bersyukur kita bisa merasakan udara kemerdekaan di republik ini dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur. Kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang betul-betul kita memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara," jelasnya.

Ashraf mengaku belum mendapat undangan terkait upacara di Pulau D. Saat mengonfirmasi ke bagian protokol, yang diundang hanya pimpinan DPRD dan pimpinan komisi. Sedangkan tak ada undangan untuk pimpinan fraksi.

"Pimpinan fraksi dan anggota enggak diundang. Ya enggak apa-apa. Kita bisa apel di manapun," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga menanggapi lokasi upacar Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan kepala daerah berhak menentukam lokasi upacara bendera.

"Masing-masing gubernur, walikota punya hak untuk menentukan lokasi di mana upacara bendera dalam rangka 17 Agustus. Di manapun sepanjang itu wilayah lingkup provinsi, kabupaten, kota. Kemendagri tidak ikut campur. Masalah tempat itu hak Pak Gubernur," jelasnya.

Sementara itu, para ASN menyambut baik lokasi upacara HUT RI tahun ini. Miftah, ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengaku bangga bisa apel di lokasi berbeda tiap tahunnya.

"Bagi kita satu kebanggaan ketika kita mengadakan upacara di berbeda tempat. Yang biasanya kita mengadakan upacara di IRTI, tahun 2018 di Lapangan Banteng dan sekarang 2019 kita mengadakan di Pulau Maju di Jakarta Utara," jelasnya di Balai Kota, Kamis (15/8).

Jarak tempuh tak menjadi soal. Apalagi disediakan kendaraan oleh Pemprov DKI.

"Itu (jarak tempuh) tidak kendala karena persiapan untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh seluruh SKPD yang terkait," kata Kepala Seksi Penyadaran dan Kerjasama Lembaga ini.

Suhu udara yang lebih panas mengingat lokasi di dekat pantai menurutnya juga bukan hal yang perlu dipersoalkan. Upacara dimulai sekitar pukul 07.00 sehingga tak terlalu panas.

"Itu kan masih pagi ya. Kurang lebih pukul 07.00 kita akan melaksanakan jadi tidak begitu panas," ujarnya.

"Bagaimanapun ini suatu kebanggaan bagi kita," tutupnya.

Lokasi upacara juga tak menjadi persoalan bagi anggota Paskibra DKI Jakarta 2019, Sabrina Shafwa. Dia mengaku bangga karena angkatannya yang pertama melaksanakan upacara di pulau reklamasi.

"Saya sih bangga ya karena angkatan saya menjadi angkatan yang pertama mengibarkan bendera di pulau reklamasi. Jadi menurut saya tidak ada halangan yang sulit untuk mengibarkan bendera di pulau reklamasi," kata dia.

Saat latihan, Sabrina mengaku tak ada kendala. Bahkan latihan di pulau tersebut berlangsung seru. Sebelumnya para Paskibra berlatih di lapangan IRTI Monas dan baru sepekan belakangan ini mulai berlatih di Pulau D.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana Sebut Anggaran HUT RI ke-79 Lebih Mahal, Karena Digelar di IKN
Istana Sebut Anggaran HUT RI ke-79 Lebih Mahal, Karena Digelar di IKN

Pratikno mengaku, tidak hapal berapa anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan HUT Ke-79 RI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Anggaran Perayaan HUT ke-79 RI Membengkak: Wajar karena Upacara di 2 Tempat
Jokowi Akui Anggaran Perayaan HUT ke-79 RI Membengkak: Wajar karena Upacara di 2 Tempat

Jokowi menyebut lonjakan anggaran HUT ke-79 RI tidak terlalu tinggi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Moeldoko Anggaran Sewa Alphard HUT di IKN Rp25 Juta Sehari
VIDEO: Jawaban Moeldoko Anggaran Sewa Alphard HUT di IKN Rp25 Juta Sehari "Enggak Mahal"

Moeldoko memastikan, negara sudah merinci penggunaan anggarannya

Baca Selengkapnya
Soal Sewa Alphard Seharga Rp25 Juta Perhari untuk Tamu Upacara di IKN, Mensesneg Buka Suara
Soal Sewa Alphard Seharga Rp25 Juta Perhari untuk Tamu Upacara di IKN, Mensesneg Buka Suara

Pratikno mengatakan rencana saat ini adalah dengan menyewa armada bus untuk memfasilitasi tamu negara yang diundangan ke IKN

Baca Selengkapnya
Anggaran HUT RI ke-79 Lebih Mahal, Presiden Jokowi: Wajar, karena Ada Transisi di Dua Tempat
Anggaran HUT RI ke-79 Lebih Mahal, Presiden Jokowi: Wajar, karena Ada Transisi di Dua Tempat

Penyelenggaraan Upacara HUT RI pada tahun ini diselenggarakan di dua tempat karena ada masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Baca Selengkapnya
Jelang HUT RI Pemerintah Sudah Pesan 1.000 Unit Mobil Rental di IKN, ada yang Bertarif Rp 25 Juta per Hari.
Jelang HUT RI Pemerintah Sudah Pesan 1.000 Unit Mobil Rental di IKN, ada yang Bertarif Rp 25 Juta per Hari.

Pemerintah sewa 1.000 unit mobil untuk perayaan HUT RI ke-79. Yuk simak!

Baca Selengkapnya
Viral 1.000 Mobil akan Disewa untuk HUT RI di IKN, Ini Penjelasan Istana
Viral 1.000 Mobil akan Disewa untuk HUT RI di IKN, Ini Penjelasan Istana

Viral 1.000 Mobil akan Disewa untuk akomodasi tamu undangan HUTke-79 RI di IKN

Baca Selengkapnya
Tarif Hotel Sekitar IKN Dibanderol Hingga Rp20 Juta Per Malam Jelang Perayaan HUT RI, Pemerintah Respons Begini
Tarif Hotel Sekitar IKN Dibanderol Hingga Rp20 Juta Per Malam Jelang Perayaan HUT RI, Pemerintah Respons Begini

Bagi Moeldoko, penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan hari nasional di Indonesia tidak ada yang mahal.

Baca Selengkapnya
Istana Akui Sewa Banyak Mobil untuk HUT ke-79 RI di IKN: Cuma Ratusan, Bukan 1.000
Istana Akui Sewa Banyak Mobil untuk HUT ke-79 RI di IKN: Cuma Ratusan, Bukan 1.000

Istana mengakui menyewa banyak mobil untuk HUT ke-79 RI di IKN.

Baca Selengkapnya
ASN DKI WFH saat KTT ASEAN Tak Ada Insentif, Heru Budi: Ini Panggilan Jiwa, yang Balas Gusti Allah
ASN DKI WFH saat KTT ASEAN Tak Ada Insentif, Heru Budi: Ini Panggilan Jiwa, yang Balas Gusti Allah

Heru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.

Baca Selengkapnya
Istana Batasi Ormas Ikut Upacara HUT RI di IKN, Ini Alasannya
Istana Batasi Ormas Ikut Upacara HUT RI di IKN, Ini Alasannya

Menurut Pratikno, hal itu dibuktikan dari banyaknya surat masuk ke pihak Istana.

Baca Selengkapnya
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar

Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.

Baca Selengkapnya