'Hak angket DPRD buat Ahok harus lanjut ke HMP'
Merdeka.com - Berkembangnya hak angket yang melibatkan gubernur dan DPRD DKI Jakarta ke taraf hak menyampaikan pendapat (HMP) dikatakan pengamat politik, Ray Rangkuti bisa dilakukan. Menurut dia, apabila HMP tidak dilanjutkan akan memancing perhatian publik bagi DPRD DKI Jakarta.
"Dimungkinkan hak angket digulirkan iya. Oleh karena itu, ada dugaan kepala daerah yang melakukan pelanggaran etika undang-undang. Dalam situasi ini hak angket berlaku karena sudah pasti ujungnya hak angket adalah HMP. Jangan sekali-kali main hak angket kalau tidak percaya HMP," kata Ray dalam diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5).
Ray melanjutkan, jika sejak awal hak angket yang diusung DPRD Jakarta terlalu cepat jika dilihat dalam konteks politik. Dia mengibaratkan ada prakondisi yang memulai kondisi terkini, terlebih sudah digulirkannya hak angket.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kenapa DPR berharap Kejagung tidak berhenti usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
"DPRD harus main hak angket dulu jangan lanjut HMP. Secara politik kurang tepat. Harus ada kesimpulan dan rekomendasi. Dugaan saya hanya akan sampai di situ. Tetapi, bisa berlanjut, jika ada dukungan agar DPRD menindaklanjuti panitia angket ini ke HMP," tandas dia.
Dia menambahkan jika hak angket yang berhenti di hak angket tidak hanya kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini. Sebelumnya, ada kasus Bank Century yang hak angketnya tidak berlanjut ke tingkat HMP. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHak Angket DPR RI adalah wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaMuzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya