Ini Tugas Marullah Matali Sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta

Merdeka.com - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata memiliki sejumlah alasan. Salah satunya terkait fungsi deputi gubernur yang serupa dengan Wakil Gubernur (Wagub).

Gembong menyebut deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sekelas eselon I. Deputi gubernur nantinya bertugas membantu kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono dalam menjalankan tugas memimpin Jakarta atau dalam rangka percepatan pembangunan ibu kota.

"Deputi itu tugasnya memberikan masukan dan lain sebagainya kepada gubernur karena sifatnya kan mereka semacam wakil gubernur," kata Gembong saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (3/12).

Gembong menilai sebagai Pj Gubernur yang tak memiliki wakil, Heru membutuhkan bantuan deputi gubernur untuk dapat mewakilinya jika berhalangan hadir di suatu giat atau agenda tertentu.

"Urgensinya apa sekarang? Mungkin nih ya, dalam benak saya karena gubernur tidak ada wakil sekarang gubernur mau tidak mau Pj harus menghidupkan deputi agar deputi bisa mewakili gubernur ketika gubernur berhalangan," terang dia.

Kewenangan Internal Eksekutif Pemprov DKI Jakarta

Kendati demikian, Gembong mengaku pertimbangan pengusulan Marullah sebagai deputi gubernur hanya diketahui internal eksekutif Pemprov DKI, yaitu Heru Budi.

"Kenapa musti pertimbangannya Pak Sekda digeser ke deputi misalkan itu yang tahu Pak Pj," kata dia.

Gembong juga tak mengetahui berapa lama proses penunjukan Marullah sebagai deputi gubernur bergulir. Pasalnya, kata dia proses itu tidak diketahui anggota dewan atau legislatif.

"Nah itu enggak tahu, itu kan internal eksekutif saya enggak tahu. Karena ketika pengusulan ke Kemendagri, ke presiden itu kan tidak harus lewat DPRD sehingga mekanismenya kita enggak tahu," ujar dia.

"Mengenai berapa lama dan mekanismenya kita enggak tahu dan kapan diusulkan enggak tahu. Yang tahu itu eksekutif, Pj Gubernur dan aparaturnya yang tahu," tandasnya.