Mendadak manjakan PKL, Ahok cari suara buat Pilgub 2017?

Merdeka.com - Sejak pemimpin di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, paling gerah dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). PKL dianggap Ahok, sapaannya, sebagai biang kemacetan di Jakarta.

Tak hanya itu, lapak PKL dinilai mengganggu estetika kota Jakarta. Itu sebabnya, sejumlah lapak PKL yang selama ini sulit ditertibkan, dia gusur meski mendapat perlawanan.

Sebenarnya, proses penertiban PKL yang paling menghebohkan saat Ahok menjadi gubernur adalah di Monas. Saat itu, PKL di Monas tak segan melakukan perlawanan pada petugas yang menertibkan.

"Saya tidak akan berikan kesempatan pada mereka. Kamu tau strategi perang? Mau serang musuh apa serang markasnya?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/7).

Ahok pun yakin yang menyerang petugas Satpol PP DKI beberapa waktu lalu bukanlah para PKL, melainkan kumpulan preman Monas.

"Kami akan sikat habis karena mereka kurang ajar. Prinsip saya sama, saya mau semua orang baik. Tapi kalau ada satu atau dua tidak baik, mending saya sikat. Kalau ada 2 dari 10 orang ganggu yang 8 orang, saya tidak akan lepaskan," ujar Ahok.

Tapi kini, Ahok mulai berempati dengan PKL. Seperti PKL di Halte Transjakarta. Ahok menunjukkan kelonggarannya untuk PKL yang berada di Halte Transjakarta. Dia berencana membuat lapak dagang PKL di sejumlah Halte Transjakarta yang akan diperbesar dan dibuat dua lantai.

"TransJakarta dibuat halte 2 lantai, penumpang naik ke atas dan begitu turun ke lantai 1 bisa beli jajanan PKL sehingga enggak ada lagi PKL di jalan," kata Ahok, sapaannya, di Pasar Taman Puring, Jalan Kyai Maja, Jakarta Selatan, Jumat, (30/10).

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UMKM DKI Jakarta, Joko Kundaryo mengungkapkan, Ahok juga mengizinkan PKL berjualan di kolong jalan layang. Izin ini diberikan selama mereka tidak mengganggu lalu lintas.

"Kesepakatan dengan Pak Gubernur adalah yang penting lokasi tersebut tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membuat banjir. Sepanjang itu memungkinkan untuk bisa ditata, jangan bikin sampah dan yang penting mudah kalau mau dibongkar," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/5).

Namun keberadaan PKL ini harus disusun dengan rapi. Untuk itu pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaannya.

"Kalau itu memang tidak mengganggu ya it's oke. Cuma harus ditata benar. Jangan sampai nanti kalau orang mau nikung itu enggak bisa," tutup Joko.

Belakangan, Ahok juga memperbolehkan PKL dagang di kawasan Balai Kota. Tapi hanya berlaku saat Wisata Balai Kota di akhir pekan.

Melihat kelonggaran ini, apakah Ahok sedang mencari simpati pedagang untuk pemilihan gubernur 2017 mendatang? (mdk/war)