Mendagri: Rustam tak bisa mundur seenaknya, harus ada alasan tepat
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut angkat bicara soal mundurnya Rustam Effendi dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Menurut Tjahjo, alasan seorang pejabat daerah mengundurkan diri harus jelas dan tepat.
"Pejabat daerah tidak bisa mundur dengan seenaknya. Harus ada alasan yang tepat. Kecuali dia sakit, dia berhalangan tetap, dan dia boleh mengajukan mundur," ujar Tjahjo usai Seminar Nasional Institut Otonomi Daerah, Jakarta, Selasa (26/4).
Tjahjo menegaskan, Rustam tidak bisa seenaknya mundur sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Karena pengunduran diri seorang pejabat ada aturannya.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa itu pertanyaan? Definisi dari pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya.
-
Kenapa Prabowo akan minta pendapat Jokowi? 'Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau, di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi. Beliau kan sebagai tentara kan belajar kepemimpinan dari muda, tapi melihat sosok yang begitu luar biasa ya itu adalah Pak Jokowi,' tambahnya.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Politikus PDIP ini menambahkan, jika kepala daerah tersebut masih dalam keadaan normal, sehat, dan masa baktinya belum habis, maka pengunduran diri harus disertai alasan kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun pengangkatan dan pemberhentian wali kota adalah hak Gubernur DKI.
"Karena posisinya sebagai wali kota, tentunya kami akan menanyakan apa dasar pertimbangan yang bersangkutan memberhentikan diri. Walau pun itu haknya seorang gubernur," tutur Tjahjo.
Sebelumnya, Rustam Effendi akhirnya memilih mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Dia merasa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai atasannya sudah tak menghargai kinerjanya.
"Intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu, bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang, nah kalau sebagai bawahan dinilai atasan kinerjanya masih kurang, saya berpikir ya sudah saya mengundurkan diri saja," jelas Rustam di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (26/4).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai rencana Mahfud Md mundur dari jabatan Menkopolhukam. Dia menyatakan Mahfud menunggu momentum yang tepat.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, perdebatan keputusannya baru mundur menjelang pencoblosan atau sebelum dicalonkan sebagai cawapres Ganjar merupakan hal lazim dalam politik.
Baca SelengkapnyaRisma menyatakan, dia bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat hari ini.
Baca SelengkapnyaJokowi sendiri telah merestui Risma maju Pilkada Jatim 2024.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaRisma berencana mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial (Mensos) menyusul pencalonan Pilkada Jatim.
Baca SelengkapnyaKetika ditanya apakah Airlangga mundur karena dipaksa oleh pihak lain, Babah Alun enggan menjawab
Baca SelengkapnyaPada prinsipnya, Presiden Jokowi menghormati hak politik dari setiap warga negara.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaTKN menilai Prabowo tidak harus mundur sebagai Menhan mengikuti jejak Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini diikuti Jusuf Hamka juga mengundurkan diri dari posisinya di Dewan Penasihat.
Baca SelengkapnyaKeputusan mengenai siapa yang akan menjadi Menko Polhukam berada di tangan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya