Follow
NasDem sebut Anies-Sandi ingkar janji soal besaran UMP 2018
Merdeka.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus ikut berkomentar terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035. Pasalnya ini sangat bertentangan dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Bestari mengatakan, Anies-Sandiaga ingkar janji dalam menetapkan UMP karena tidak sesuai dengan janji saat kampanye. Sebab mereka pada saat kampanye berjanji ingin menaikkan UMP menjadi Rp 7 juta.
"Saya ada, membaca dulu ada janji-janji kampanye. Kalau enggak salah nanti di cek lagi sekitar Rp 7 juta. Maka janji kampanye ini, masyarakat harus paham juga, jangan ditelen semua. Karena belum tentu janji kampanye belum tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/11).
-
Kapan Anies menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana Anies meminta para pendukungnya bersikap? 'Saya berharap kepada semuanya untuk tertib, untuk menaati semua peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan bersama,' kata Anies.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
-
Kenapa Anies meminta masyarakat agar tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
Dia mengkritik pemerintah Anies-Sandi, di mana dalam membuat kebijakan jangan hanya berlandaskan kepada janji-janji kampanye saja namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau tidak sesuai, bisa saja akan ada aksi-aksi demo.
"Ke depan ini agar Gubernur memperbaiki diri. Jangan lagi mengeluarkan statemen-statemen yang nantinya sulit untuk dipertanggungjawabkan karena aturannya tidak seperti itu," tegasnya.
Terlebih dalam menentukan UMP, Bestari mengatakan, Anies harus melihat kemampuan dari APBD Jakarta. Dan juga harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.
"Masyarakat saya rasa sarankan untuk berhati-hati ke depan kalau ada janji-janji Karena janji kampanye bisa janji tinggal janji," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies mencontohkan saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Di sisi lain, Sahroni mengatakan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh tidak pernah memerintahkan para kadernya hal-hal negatif kepada lawan politiknya.
Baca Selengkapnya
SBY sebut Demokrat ditelikung dan ditinggalkan atas terjadinya kejadian pada 3 hari yang lalu.
Baca Selengkapnya
Anies mengaku merealisasikan puluhan janji politiknya
Baca Selengkapnya
Kalau janji politik itu tidak bersenyawa, maka akan tidak nyambung.
Baca Selengkapnya
Ali menyampaikan tiga prinsip bagi Anies untuk memilih seorang cawapres.
Baca Selengkapnya
NasDem melihat apa yang dikerjakan Anies di Jakarta menjadi pemicu untuk bisa melakukan perubahan.
Baca Selengkapnya
Momen menarik ketika salah seorang mahasiswa tajam menyebut Anies terlalu banyak janji.
Baca Selengkapnya
Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut, ada empat patokan dalam mengambil suatu keputusan.
Baca Selengkapnya
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca Selengkapnya
NasDem menginginkan setiap Anies ke daerah didampingi oleh tim koalisi. Serta diterima oleh PKS dan Demokrat.
Baca Selengkapnya