Normalisasi sungai, Pemprov DKI siap Rp 200 M untuk bebaskan lahan
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi di sekitar bantaran sungai. Anggaran Rp 200 Miliar dialokasikan dalam APBD DKI 2017 khusus untuk pembebasan lahan.
"Sekarang ada Rp 200 miliar yang dianggarkan untuk tahun 2017 secara gelondongan," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/1).
Pemprov DKI akan fokus membebaskan lahan di bantaran Kali Krukut, Kali Pesanggrahan dan Ciliwung. "Fokusnya untuk pembebasan lahan di tiga lokasi itu," ujar Sumarsono.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Gimana Pemkot Semarang atasi banjir Kaligawe? Sementara itu Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang mengerahkan pompa bergerak untuk mengurangi debit banjir.
-
Kenapa KLHK perlukan rehabilitasi DAS? Dengan adanya rehabilitasi ini, Aryo menuturkan bahwa warga sekitar mendapatkan kebutuhan pokok dan penghasilan tambahan. 'Untuk 27 hektar lumayan ternyata hasilnya,' tutur Aryo.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Kenapa Pemkab Banyuwangi melakukan normalisasi Kali Lo? Ipuk menambahkan, terkait penanganan banjir di perkotaan Dinas PU Pengairan telah melakukan normalisasi Kali Lo hingga hilirnya di Selat Bali. 'Normalisasi sudah sampai hilir. Sungai sudah kita keruk kedalamannya hingga 1-2 meter. Semoga ini bisa menghindarkan kawasan kota dari banjir,' kata Ipuk.
Sumarsono menilai anggaran tersebut tidak akan cukup untuk pembebasan lahan di Ibu Kota. Namun, berkaca pada tahun sebelumnya Sumarsono juga tidak ingin terjadi besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
"Kalau total ya tidak cukup Rp 200 miliar itu. Saya yakin Rp 500 miliar juga tidak cukup. Takut seperti kemarin, besar-besar anggarannya tetapi tidak terserap sehingga Silpa-nya besar," terangnya.
Saat ini, dari total 186 bidang, DKI baru bisa membebaskan 117 bidang. "Sekarang tinggal 69 bidang yang menjadi tanggung jawab pemprov DKI," tandasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembebasan lahan ini dilakukan untuk membangun turap atau beton pembatas di sepanjang sisi sungai untuk menahan debit air.
Baca SelengkapnyaAncaman banjir masih terus membayangi Ibu Kota Jakarta, terlebih ketika musim penghujan tiba.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca SelengkapnyaPramono mengatakan, salah satu yang paling mungkin dikerjakan secara cepat mengurangi titik banjir di Cipinang Melayu melakukan naturalisasi 34 bidang lahan.
Baca SelengkapnyaMei 2024 ini akan dilakukan pembangunan fisik normalisasi Ciliwung sepanjang 265 meter pada segmen Cililitan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, masih terdapat 38 persen pekerjaan rumah dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menjelaskan ada dua titik yang perlu dibereskan untuk mengurangi resiko banjir yang berada di wilayah Cipinang Melayu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaHampir setiap tahun Jakarta dilanda banjir. Salah satu penyebabnya minim kawasan resapan air.
Baca SelengkapnyaPemerintah provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya dan langkah untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Baca Selengkapnya