PDIP Ingatkan Pemprov DKI: Pembangunan Belum Merata ke Penggiran Jakarta

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembangunan daerah pinggiran ibu kota. Hasto menilai Pemprov DKI hanya fokus di daerah Sudirman dan Thamrin saja. Pernyataan ini menilai kepemimpinan Anies selama lima tahun di Jakarta. Anies akan berakhir memimpin ibu kota pada Oktober 2022.

"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemik bagi kemajuan daerah," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (22/1).

Hasto juga menilai Anies melupakan kebijakan positif era Joko Widodo, hingga Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta. Contohnya, Anies luput merawat taman dan danau di DKI Jakarta yang pernah terjadi ketika Jokowi dan Ahok menjadi gubernur.

"Contoh sederhana dalam membuat taman, di dalam merawat danau, di dalam membersihkan sungai yang dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler yang mampu mengubah Waduk Ria Rio, sekarang bisa lihat di sana. Kita juga bisa lihat di Tanah Abang bagaimana pengaturannya, apakah ada taman-taman kota yang dirawat dengan baik?" kata Hasto.

Saat kegiatan menanam pohon di Danau Kampung Bintaro, Hasto menyinggung banyaknya pasukan oranye yang sekarang ini terlihat duduk.

Ia melihat banyak eskavator yang tidak dipergunakan semestinya. Seperti alat berat berupa eskavator milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terparkir di aliran Kali Cideng di dekat Gedung KPK, Jakarta Selatan.

"Saya kalau di Jakarta berkeliling, bagaimana banyak eskavator yang menganggur. Di KPK itu saya sampai bilang, itu buat apa di depan KPK eskavator menganggur. Mengeruknya tidak dilakukan, klaim atas biaya eskalator dilakukan," kata Hasto.

Pengalamannya melakukan penghijauan di Rawa Lindung Jakarta, warga sekitar mengakui ekskavator jarang dipakai. Hal tersebut tidak terjadi ketika DKI Jakarta dipimpin Jokowi dan Ahok. Semua eskavator bekerja maksimal mengeruk kali dan danau.

"Berbeda di era Jokowi dan Ahok. Semua eskavator berjalan. Masyarakat harus menjadi pengawas agar program bisa dijalankan sebaiknya," ucap Hasto.

Dibandingkan dengan era Jokowi, Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat, PDIP melihat Anies tidak mengubah kultur Jakarta. Misalnya mengenai layanan pemadam kebakaran. Di era sebelumnya, ada cerita di mana warga harus 'bernegosiasi' jika ingin ada air ketika terkadi kebakaran.

"Itu dulu sebelum pak Jokowi. Ketika mejabat, pak Jokowi mengubah kultur itu. Rakyat yang jadi korban, pemadam otomatis memadamkan. Tidak perlu negosiasi. Itu perubahan kultural. Ini contoh pemimpin mengalirkan disiplin dan ketegasan yang membuat birokrasi satu nafas. Kepemimpinan diukur apabila gubernur berwibawa sampai petugas di lapangan bertugas disiplin, itu namanya kultural organisasi," kata Hasto.

"Jadi tidak bisa pemimpin santai, kerjanya meminta yang di bawah bekerja," tegasnya

Komitmen PDIP untuk Jakarta

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan partainya berkomitmen bekerja untuk memastikan kota Jakarta menjadi kota yang membahagiakan warganya bisa terwujud.

Salah satunya lewat kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan di Danau Kampung Bintaro, Jakarta Selatan, yang diorganisasi Banteng Muda Indonesia (BMI), Sabtu (29/1).

"Sebentar lagi kami akan membenahi ini semua. Masa jabatan pak gubernur tinggal menghitung hari, karena bulan April, enam bulan sebelum masa bakti berakhir, gubernur dan kepala daerah sudah tak diperbolehkan membuat kebijakan yang strategis," kata Gembong.

"Maka, fraksi bersama seluruh elemen masyarakat akan membenahi apa yang belum terbenahi. Hari ini sudah kami buktikan, partai dengan semangat gotong royong membangun bersama masyarakat merawat lingkungan. Semoga ini bisa menjadi gerakan bersama-sama," tambahnya.

Wagub Janji Kawal Janji Politik Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, dirinya bersama Anies Baswedan akan menyelesaikan sejumlah janji politiknya sebelum menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2022.

"Sisa waktu yang ada ya delapan bulan ke depan kita pastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disepakati dengan DPRD akan kita tuntaskan ya sesuai dengan visi misi program," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/1) malam.

Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024. Nantinya kekosongan jabatan dari Oktober 2022 sampai 2024 akan diisi oleh penjabat sementara.